Pantau Flash
Firli Bahuri: Pencegahan Korupsi Tak Bisa Dilakukan KPK Sendiri
Ismed Sofyan Terbang ke Spanyol Perdalam Ilmu Kepelatihan
Pengamat: Omnibus Law Jadi Upaya Membangun Ekosistem Mendukung Investasi
Kawanan Monyet Serang Rumah dan Lawan Warga di Kuningan Jabar
Yasonna Laoly Minta Maaf Terkait Pidatonya Tentang Warga Tanjung Priok

MUI Minta Semua Fraksi di DPR Tolak RUU PKS, Ini Alasannya

MUI Minta Semua Fraksi di DPR Tolak RUU PKS, Ini Alasannya Rapat Paripurna (Foto: Pantau.com/Bagaskara Isdiansyah)

Pantau.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) berharap seluruh partai politik menolak Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) untuk disahkan menjadi undang-undang.

"Walaupun baru dua partai yang menolak Partai Keadilan Sejahtera dan PAN, mudah-mudahan 10 partai di DPR menolak," kata Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Didin Hafidhuddin seusai rapat pleno ke-43 Dewan Pertimbangan MUI, di Jakarta, Rabu (18/9/2019).

Baca Juga: DPR... Serius Nggak Sih Urusi RUU PKS?

Adapun mengenai alasan penolakan tersebut yakni karena RUU PKS dianggap belum dibahas lebih mendalam, sedangkan masa jabatan anggota DPR periode 2014-2019 akan berakhir beberapa minggu lagi.

"PKS ini jelas tidak mungkin diteruskan, DPR yang sekarang ini 1 Oktober selesai, RUU PKS tidak mungkin dioper ke DPR yang akan datang karena bahannya juga memang belum siap," ungkapnya.

Didin menilai, ketimbang adanya UU PKS lebih baik Indonesia saat ini membutuhkan Undang-Undang Pertahanan Keluarga.

UU Pertahanan Keluarga itu diperlukan karena persoalan sosial, termasuk kekerasan seksual, sebenarnya juga berawal dari permasalahan yang ada di dalam keluarga.

"Saya kira itu yang lebih bermanfaat bagi masyarakat Indonesia yang sekarang menghadapi berbagai macam masalah dengan keluarganya, seperti angka perceraian," tuturnya.

Baca Juga: DPR Sebut RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Tersandera RKUHP, Maksudnya?

Ia mengatakan, yang diperlukan bukan RUU PKS, melainkan pertahanan keluarga.

"Saya sangat setuju kalau RUU Pertahanan Keluarga daripada membahas masalah yang berkaitan dengan seksual saja seolah-olah itu yang mendominasi kehidupan kita," tandasnya.

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Adryan Novandia
Penulis
Bagaskara Isdiansyah
Category
Nasional

Berita Terkait: