Forgot Password Register

Myanmar Siap Terima Gelombang Pertama Pemulangan Rohingya

Myanmar Siap Terima Gelombang Pertama Pemulangan Rohingya Perempuan-perempuan pengungsi Rohingya memegang plakat sebagai bagian dalam protes di kamp pengungsi Kutupalong untuk menandai peringatan satu tahun mereka dalam Cox's Bazar. (Foto: Reuters/Mohammad Ponir Hossai)

Pantau.com - Pemerintah Myanmar siap menerima lebih dari 2.000 umat Muslim Rohingya yang berada di Bangladesh pada 15 November mendatang.

Pada gelombang pertama, sebanyak 5.000 pengungsi Rohingya di Bangladesh akan kembali sesuai perjanjian kedua negara pada bulan lalu. Namun, tidak semua pengungsi bersedia dipulangkan ke rumahnya. 

Sekitar lebih dari 20 orang mengaku menolak untuk kembali ke negara bagian Rakhie utara. Bangladesh mengatakan tidak akan memaksa pengungsi untuk melaksanakan pemulangan.

PBB mengatakan, kondisi di Rakhie saat ini belum sepenuhnya aman, sebagian umat Buddha Myanmar masih memprotes pemulangan tersebut.

UNCHR mengatakan pengungsi Rohingya harus diizinkan untuk melihat kondisi di Myanmar sebelum akhirnya memutuskan untuk kembali.

Baca juga: China Siap Bantu Bangladesh untuk Pemulangan Pengungsi Rohingya

"Itu tergantung pada negara lain, apakah pemulangan ini benar-benar akan terjadi atau tidak. Namun, kita harus melakukan itu," kata Menteri Kesejahteraan Sosial dan Pemukiman Sosial Myanmar Win Myat Aye, dalam konferensi pers di ibukota Yangon, Minggu (11 November 2018), seperti dilansir Anadolu, Senin (12/11/2018).

Myanmar dan Bangladesh menandatangani kesepakatan pemulangan pengungsi Rohingya pada 23 November 2017 lalu. Repatriasi rencananya diluncurkan dua bulan setelah perjanjian. Namun seiring waktu, repatriasi belum kunjung juga dilaksanakan.

Rohingya, yang digambarkan oleh PBB sebagai orang paling teraniaya di dunia, telah menghadapi sejumlah serangan sejak kekerasan komunal meletus pada 2012 dan menewaskan puluhan jiwa.

PBB mencatat adanya pemerkosaan massal, pembunuhan, termasuk bayi dan anak-anak, pemukulan brutal, dan penghilangan paksa yang dilakukan oleh personel militer.

Dalam laporannya, penyelidik PBB mengatakan bahwa pelanggaran tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan.

Baca juga: PBB: Terlalu Dini Untuk Kembalikan Rohingya ke Myanmar

Share :
Komentar :

Terkait

Read More