BNP Kuasai Dua Pertiga Parlemen Bangladesh, Tarique Rahman Serukan Persatuan Nasional

Pantau - Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) meraih mayoritas dua pertiga kursi parlemen dalam pemilihan umum terbaru dan ketuanya, Tarique Rahman, menyerukan persatuan nasional untuk membangun kembali Bangladesh.

Laporan dari Dhaka yang bersumber dari Anadolu menyebutkan BNP memperoleh 209 dari 300 kursi parlemen dalam pemilu yang digelar pada Kamis 12 Februari.

BNP dijadwalkan membentuk pemerintahan baru dengan Rahman sebagai perdana menteri, sementara aliansi pimpinan Jamaat-e-Islami meraih 77 kursi dan akan menjadi oposisi.

Partai Liga Awami pimpinan Sheikh Hasina dilarang mengikuti pemilu atas dasar pelanggaran hak asasi manusia dan tindakan antidemokrasi.

Sheikh Hasina digulingkan pada 2024 setelah protes mahasiswa dan tindakan represif pemerintah yang menewaskan 1.400 orang.

Rahman Tekankan Kepentingan Nasional dan Hukum

Dalam pidato pertamanya sejak pemilu di Dhaka pada Sabtu 14 Februari, Rahman menyatakan BNP akan mulai memimpin negara Asia Selatan tersebut dengan kondisi ekonomi yang rapuh, institusi konstitusional yang tidak efektif, serta situasi hukum dan ketertiban yang lemah.

Ia merujuk pada kondisi selama pemerintahan Sheikh Hasina.

Rahman mengatakan, "Namun, jika kekuatan rakyat bersama kami, tak ada hambatan yang bisa menghentikan kita."

Terkait kebijakan luar negeri, ia menyatakan tidak memiliki kebijakan yang berfokus pada negara tertentu dan menegaskan bahwa arah diplomasi akan ditentukan berdasarkan kepentingan Bangladesh.

Dalam pidatonya ia menyebut kepentingan Bangladesh sebagai dasar utama kebijakan luar negeri, di tengah pengaruh India yang disebut sangat kuat selama 15 tahun masa pemerintahan Hasina.

Rahman menekankan pentingnya persatuan dengan mengatakan, "Persatuan nasional adalah kekuatan kita, perpecahan adalah kelemahan kita."

Ia juga menyampaikan, "Kemenangan ini milik demokrasi, milik Bangladesh, milik rakyat yang mencintai demokrasi. Mulai hari ini, kita bebas."

Rahman menegaskan tidak akan mentoleransi segala bentuk ketidakadilan atau kegiatan ilegal dan menyatakan, “Tanpa memandang partai, pandangan, agama, etnis, atau perbedaan lainnya, kami tidak akan menerima serangan pihak yang kuat terhadap yang lemah dengan dalih apa pun.”