Forgot Password Register

Nah Lho, Ternyata Pembayaran Alipay dan WeChat Belum Legal Lho

Nah Lho, Ternyata Pembayaran Alipay dan WeChat Belum Legal Lho Ilustrasi (Foto: Pantau.com/Amin Hayyu Al Bakki)

Pantau.com - Seperti berita Pantau.com sebelumnya yang menyebutkan bahwa PT. Bank Negara Indonesia Persero Tbk ditunjuk pemerintah untuk mengatur sistem pembayaran Alipay dan WeChat Pay. 

Dua aplikasi pembayaran itu memang sedang hits-hitsnya dibeberapa negara, salah satunya ya Indonesia. Namun, rupanya Bank BNI ini masih mengkaji kerja sama dengan dua perusahaan itu. Alasannya karena masalah regulasi di pasar domestik dan profitabilitas model bisnis.

Baca juga: Banyak Dipakai Turis, BCA Lirik Kerja Sama dengan Alipay dan WeChat 

Direktur Manajemen dan Risiko BNI Bob Tyasika Ananta di Jakarta, Selasa, mengatakan pihaknya mengharapkan kajian kerja sama ini bisa rampung dan diputuskan pada November 2018.

"Belum ada persis targetnya, tapi yang pasti harapannya kalau di November ini bisa semua kajiannya oke, dan tentunya kita kan harus patuh dan sejalan dengan regulator," ujar Bob.

Bank Indonesia pada beberapa waktu lalu mengingatkan perusahaan jasa pembayaran asing yang ingin merambah pasar domestik harus bekerja sama dengan perbankan nasional dan menggunakan mata uang rupiah.

Seruan BI itu menyusul maraknya informasi mengenai banyaknya wisatawan asal China yang menggunakan Wechat dan Alipay untuk bertransaksi saat melancong di Bali, Indonesia. Peringatan BI juga tertuju pada toko atau pedagang (merchant) yang secara sembarangan membuka fasilitas dan kerja sama dengan jasa pembayaran asing tanpa izin.

"Yang di Bali itu piloting dan sekarang sudah tidak," ujarnya.

Baca juga: Belajar dari Lion Air JT-610, Pekerja Wajib Melek Iuran BPJS Ketenagakerjaan

Jika kerja sama ini terealisasi, kedua platform pembayaran asal China itu bisa digunakan di Indonesia dengan mengikuti peraturan sistem pembayaran Indonesia dan koridor dalam Gerbang Pembayaran Nasional.

Sesuai regulasi, kewajiban perusahaan jasa pembayaran asing bekerja sama dengan bank domestik sesuai dengan Peraturan BI (PBI) 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Bank domestik yang harus digandeng adalah bank BUKU IV dengan modal inti di atas Rp30 triliun.

Selain itu, transaksi lewat layanan tersebut harus diproses dalam rupiah sesuai dengan PBI Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Share :
Komentar :

Terkait

Read More