
Pantau.com - Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan dari lima masa kepemimpinan presiden sebelumnya, isu mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) 1998 yang disangkakan kepada Prabowo Subianto tak pernah terbukti.
Untuk itu dirinya tak khawatir diserang mengenai hal tersebut saat debat Pilpres 2019 pertama nanti.
"Sebelumya ada lima presiden ya, ada Gus Dur, ada Presiden Habibie, ada Bu Mega, ada Pak SBY, ada Pak Jokowi, ada lima presiden yang diberi kesempatan untuk menuntaskan kasus itu dan memang terbukti tidak ada, jadi mestinya enggak akan jadi masalah utama," ujar Sandiaga ditemui di Kawasan Bulungan, Jakarta Selatan, Jumat (28/12/2018).
Baca juga: Tim BPN Prabowo-Sandi Setuju Penanganan Bencana Jadi Materi Debat
Menurutnya, mengenai isu pelanggaran HAM 1998 Prabowo semuanya sudah dijelaskan secara terbuka bahwa apa yang menjadi tudingan tak terbukti. Oleh karena itu, Sandiaga mengaku tak perlu jawaban khusus jika masalah itu disinggung di panggung debat pertama.
"Enggak ada semuanya sudah terbuka semuanya sudah dibeberkan sejelas-jelasnya," tuturnya.
"Masyarakat harus paham bahwa ini adalah bentuk dari politisasi kasus untuk menyerang Pak Prabowo, tapi Pak Prabowo siap, saya siap untuk menjawab semua tuduhan itu," sambungnya.
Baca juga: Ini Penjelasan Prabowo Soal Negara Harus Perhatikan Eks Pejuang Timtim
Sebelumnya juga Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Djoko Santoso mengaku pihaknya tak khawatir jika isu Hak Asasi Manusia (HAM) kembali menyerang Prabowo Subianto digulirkan lawan politik di Pilpres 2019. Ia menilai terkait serangan isu HAM kepada mantan Danjen Kopassus itu sudah kedaluwarsa.
"Jadi gini, HAM itu daur ulang, dulu waktu Pak Prabowo jadi cawapresnya Bu Megawati tidak diserang lolos-lolos aja," kata Djoko dalam acara 'ngobrol bareng bersama Joksan' di Kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (27/12/2018).
Mantan Panglima TNI itu menilai isu HAM yang ditudingkan kepada Prabowo itu hanya dimulai peralihan orde baru ke era reformasi. Menurutnya, kemudahan masyarakat sekarang mengakses informasi sudah bisa mematahkan isu HAM yang kerap kali dilayangkan kepada Ketua Umum Partai Gerindra itu.
- Penulis :
- Adryan N