Forgot Password Register

Selain Minta Bawaslu Hentikan Situng KPU, BPN Minta Diskualifikasi 01

Selain Minta Bawaslu Hentikan Situng KPU, BPN Minta Diskualifikasi 01 Diskusi di BPN (Foto: Pantau.com/Bagaskara Isdiansyah)

Pantau.com - Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Agnes Marcellina menilai amar putusan Bawaslu yang menyatakan bahwa KPU dinyatakan melanggar terkait prosedur Situng Pemilu 2019 dirasa masih kurang. Menurutnya, jika sudah menyatakan bersalah, Bawaslu bisa menghentikan Situng KPU.

Agnes mengatakan, seharusnya Situng menjadi alat untuk KPU menunjukkan sikap transparansinya kepada masyarakat. Namun justru menurutnya banyak ditemukan kecurangan yakni hampir 73 ribu.

"Nah ini kan bukan masalah human error yang selalu disampaikan oleh KPU bahwa ini adalah human error. Menurut hemat saya satu dua kali mungkin human error. Kalau sudah beberapa kali artinya?," ujar Agnes di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Jakarta, Jumat (17/5/2019).

Baca juga: TKN: Jika BPN Tak Punya Data, Sebaiknya Urungkan Bentuk TPF Pemilu

"Tetapi kalau sudah puluhan ribu kali artinya mungkin ada human order. Ini tentu tidak bisa disalahkan bahwa anggapan bahwa kecurangan ini ada, terstruktur, sistematis, dan masif," sambungnya.

Menurutnya, kecurangan yang dinilainya sudah terstruktur, sistematis, masif (TSM) ini tidak terjadi pada proses Situng saja. Tapi juga dirinya mempunyai banyak bukti kecurangan lainnya.

"Bagaimana logistik untuk kepentingan pemilu saja banyak yang terlambat. Kemudian juga kotak-kotak suara, yang tidak sesuai dengan yang seharusnya tidak lagi terkunci dan sebagainya atau tidak dalam kondisi yang baik. Sampai kemudian juga masalah kesehatan dan kesejahteraan daripada anggota KPPS juga tidak diperhatikan," ungkapnya.

Baca juga: TKN Sebut BPN Tak Permasalahkan DPT Di Sumbar dan Sumsel karena Menang

Untuk itu dirinya berharap KPU bukan hanya menghentikan proses Situng saat ini. Akan tetapi menurutnya, KPU dan Bawaslu perlu mempertimbangkan untuk mendiskualifikasi pasangan capres-cawapres nomor urut 01 dari kontestasi.

"Nah mungkin langkah selanjutnya ya mari kita lihat apa yang akan dilakukan oleh KPU dan Bawaslu tetapi permintaan dari kami adalah diskualifikasi ya," tuturnya.

"Bahwa ini sudah tidak sehat penyelenggaraannya sudah dipenuhi dengan pelanggaran-pelanggaran dan masyarakat saat ini juga mungkin tidak bisa menerima karena pada prinsipnya masyarakat ingin kedamaian. Tetapi kedamaian tidak akan tercipta," tandasnya.

Share :
Komentar :

Terkait

Read More