Bawaslu dan KPP DEM Sepakati Kerja Sama Pengawasan Pemilu Lewat Penandatanganan Nota Kesepahaman

Pantau - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia dan Koalisi Pewarta Pemilu dan Demokrasi (KPP DEM) resmi menandatangani nota kesepahaman untuk memperkuat kolaborasi dalam pengawasan pemilu dan pilkada, Rabu, 12 November 2025 di Gedung Bawaslu RI, Jakarta Pusat.

Penguatan Sinergi Bawaslu dan Media

Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan oleh Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dan Ketua Umum KPP DEM Achmad Satryo Yudhantoko di ruang rapat utama Bawaslu.

Nota kesepahaman ini menjadi dasar pelaksanaan Program Ruang Sinema yang berfokus pada kolaborasi strategis antara pengawas pemilu dan media dalam hal komunikasi publik dan pengawasan.

Kepala Biro Hukum dan Humas Bawaslu RI, Agung Bagus Gede Bhayu Indraatmaja, menyatakan bahwa kerja sama ini dirancang untuk memperkuat sinergi antara Bawaslu dan insan pers.

"Penandatanganan nota kesepahaman ini dimaksudkan sebagai dasar kerja sama resmi antara Bawaslu dan KPP DEM di bidang komunikasi publik dan pengawasan pemilu", ungkapnya.

Respons Positif dari KPP DEM

Ketua KPP DEM Achmad Satryo Yudhantoko menyambut baik kerja sama tersebut dan mengungkapkan bahwa pihaknya telah lama menantikan formalitas ini.

"KPP DEM sudah lama menanti momentum ini, hampir tiga tahun lebih menunggu proses kerja sama formal dengan Bawaslu. Pada 7 November, KPP DEM telah diresmikan oleh Kementerian Hukum", ia mengungkapkan.

Satryo juga menyampaikan bahwa hubungan Bawaslu dengan insan pers sudah terjalin erat, dan diharapkan semakin menguat baik di tingkat pusat maupun daerah.

"Diharapkan menjadi jalinan yang semakin kukuh ke depan antara pers dan pengawas pemilu, bukan hanya di tingkat pusat tapi juga di tingkat daerah", ujarnya.

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja turut menyampaikan apresiasi atas legalitas hukum KPP DEM.

"Selamat atas akta notaris KPP DEM. Ke depan, pemilu lebih banyak melibatkan wartawan dalam peliputan pendidikan politik ke sekolah. Bawaslu RI sudah memerintahkan Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota untuk tetap terbuka selama masa nontahapan", katanya.