Pantau Flash
Imbas Perang Dagang, China Mulai Kurangi Impor Emas Hingga 500 Ton
OTT Yogyakarta: KPK Bawa 5 Orang ke Jakarta untuk Diperiksa
G7 Adakan KTT di Tengah Kepanikan akan Perekonomian Global
Redam Hoax Kerusuhan Papua, Kemkominfo Sempat Perlambat Internet
Efek Aksi Demo, Pemesanan Tiket Pesawat ke Hong Kong Turun 20 Persen

Sidang Ratna: Ahli Pidana Sebut Pasal yang Didakwakan JPU Kurang Tepat

Sidang Ratna: Ahli Pidana Sebut Pasal yang Didakwakan JPU Kurang Tepat Ratna Sarumpaet (Foto: Antara/Reno Esnir)

Pantau.com - Ahli hukum pidana, Mudzakir yang dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa Ratna Sarumpaet menjelaskan perbedaan makna dari kata menyiarkan dan menyebarluaskan dalam konteks hukum pidana.

Dihadapan majelis hakim, Mudzakir menyebut dalam Pasal 14 Ayat (1) undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang hukum pindana, tak menyebutkan ada kata menyebarluaskan, melainkan menyiarkan.

Baca juga: Sidang Ratna Sarumpaet, Ahli ITE: Tak Ada Istilah Keonaran di Medsos

Selain itu, dalam Pasal tersebut juga membedakan kata menyiarkan dengan menyebarluaskan. Sebab, untuk kata menyebarluaskan tertera dalam Pasal lainnya seperti penghinan dan lain-lain.

"Dalam tindak pidana yang diatur dalam Pasal 14 ini penggunaanya adalah menyiarkan. Berbeda menyiarkan dengan menyebarluaskan. Kalau menyebarluaskan ada di tindak pidana terkait penghinaan, misalnya saya contohkan menghina presiden dengan gambar dan tulisan yang disebarkan," ucap Mudzakir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (9/5/2019).

Sehingga, Mudzakir menilai bahwa Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) kurang tepat dengan kasus Ratna Sarumpaet. Sebab, untuk Pasal yang mengatur dalam perkara itu yakni Pasal 36 ayat 5 tentang penyiaran terkait menyiarkan isi pesan berunsur kebohongan.

"Yang masuk di sana tadi sudah saya kutipkan, Pasal 36 ayat 5 yang di situ menyiarkan yang isi siaran itu adalah bohong," kata Mudzakir.

Baca juga: Sidang Ratna, Saksi Ahli: Bohong untuk Diri Sendiri Tidak Masuk UU ITE

Sebelumnya, Ratna Sarumpaet disebut telah dianiaya oleh dua orang lelaki hingga wajahnya lebam pada Oktober 2018. Setelah dilakukan penyelidikan di Polda Metro Jaya, ternyata penyebab wajah babak belur yang dialami Ratna bukan dianiaya melainkan imbas setelah melakukan operasi plastik.

Dalam perkara itu, Ratna dijerat Pasal 14 UU Nomor 1 Tahun 46 tentang Peraturan Pidana dan Pasal 28 juncto Pasal 45 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Indivasi dan Transaksi Elektronik. Ratna terancam hukuman 10 tahun penjara.

Share this Post:
Tim Pantau
Editor
Widji Ananta
Penulis
Sigit Rilo Pambudi
Reporter
Rizky Adytia Pramana
Category
Nasional

Berita Terkait: