Forgot Password Register

Wuih! Ditjen Pajak dan Bank BUMN 'Kawinkan' Layanan Perbankan dan NPWP

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. (Foto: Pantau.com/Fery Heryadi) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. (Foto: Pantau.com/Fery Heryadi)

Pantau.com  Direktur Jenderal (Ditjen) Pajak dan tiga bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menandatangani nota kesepahaman tentang Kerja Sama Pemanfaatan Layanan Pajak dan Jasa Perbankan. Bank BUMN dimaksud, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Mandiri (Mandiri). 

Keterangan tertulis Ditjen Pajak menyebutkan melalui nota kesepahaman dimaksud, Ditjen Pajak dan pihak bank sepakat untuk bekerjasama mengembangkan pelbagai jenis layanan elektronik termasuk e-billing, kios pajak, dan layanan elektronik lainnya, serta pengembangan Kartu Pintar  Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Untuk pengembangan e-billing yang saat ini sudah berjalan secara nasional, Ditjen Pajak dan pihak bank akan melanjutkan ke tahap selanjutnya termasuk penyempurnaan sistem billing bulk, perbaikan pembayaran billing valas, pengembangan kanal pembuatan Kode Billing, sosialisasi bersama, dan evaluasi pengembangan billing.

Baca juga: Siap-siap! Puncak Tren Pembiayaan Gadai Awal Bulan Puasa

Tidak hanya itu, disepakati juga mengenai peningkatan layanan e-billing, layanan kios pajak juga akan dikembangkan. "Nantinya, akan mencakup fitur pendaftaran NPWP, pembuatan billing, pelaporan SPT, dan pelayanan konfirmasi status wajib pajak," sebut Ditjen Pajak dalam siaran pers yang diterima Pantau.com, Rabu (18/4/2018).

Disebutkan, Ditjen Pajak dan pihak bank juga akan mulai menjajaki kerja sama e-payment pajak melalui aplikasi pengirim pesan instan, kerja sama pengembangan API management, serta kerja sama pelaporan SPT di mana bank berfungsi sebagai penyedia jasa aplikasi (application service provider).

Selain itu, Ditjen Pajak dan pihak bank sepakat untuk bekerja sama menerbitkan Kartu Pintar NPWP yang disediakan oleh pihak bank dalam bentuk uang elektronik atau kartu debit yang akan di-inject dengan applet Kartin1 dari Ditjen Pajak, sehingga dapat mengintegrasikan data identitas NPWP, data identitas kepegawaian, serta data identitas lainnya. 

Baca juga: Cegah Perang Dagang, Indonesia Diharapkan Nentang Proteksionisme Perdagangan

Pada tahap dimaksud, Kartu Pintar NPWP akan mulai dikembangkan untuk pegawai Ditjen Pajak sekaligus berfungsi sebagai kartu tanda pengenal pegawai di seluruh unit kerja Ditjen Pajak. Diharapkan program ini dapat menjadi purwarupa bagi pengembangan penyediaan Kartu Pintar NPWP untuk masyarakat luas.

Peningkatan kualitas serta perluasan jangkauan layanan, merupakan bagian dari upaya Ditjen Pajak untuk hadir sebagai institusi yang memberikan pelayanan prima agar seluruh masyarakat atau wajib pajak dapat menjalankan hak dan kewajiban perpajakan dengan mudah, cepat, aman, dan nyaman. Disebutkan, peningkatan layanan merupakan bagian dari program Reformasi Perpajakan yang sedang dijalankan Pemerintah. 

Baca juga: Pembatasan Tarik Tunai Maksimal Rp100 Juta Dinilai Tak Ada Kendala

Dengan jangkauan pelayanan yang lebih luas dan berkualitas tinggi, Ditjen Pajak berharap dapat mengurangi biaya kepatuhan, dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas baik bagi wajib pajak maupun Ditjen Pajak sebagai administrator perpajakan.

Share :
Komentar :

Terkait

Read More