Pantau - Kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandy terhadap David, kini semakin melebar menjadi anjloknya kepercayaan publik terhadap Ditjen Pajak Kementerian Keuangan.
Ayah Mario, Rafael Alun Trisambodo yang merupakan salah satu pejabat Ditjen Pajak, menjadi sorotan publik karena memiliki harta kekayaan yang tidak wajar.
Berkaca dari itu, publik merasa uang pajak yang mereka bayar kepada pemerintah terasa sia-sia karena dianggap hanya untuk memperkaya para pejabat di Ditjen Pajak.
Baca Juga: Perusahaan udah Bangkrut, Tetap Ditagih Pegawai Pajak
Menanggapi situasi tersebut, Ekonom senior INDEF, Didik J. Rachbini menilai, hal ini menjadi alarm tanda bahaya apabila terjadi pembangkangan publik untuk tidak lagi membayar pajak.
"Ini sudah jadi tanda bahaya, karena pajak rakyat itu dikorupsi oleh ratusan anggota DPR, bupati, dan wali kota," ujar Didik kepada Pantau.com, Kamis (2/3/2023).
Rektor Universitas Paramadina ini menyampaikan, rasio penerimaan pajak (tax ratio) Indonesia saat ini paling rendah ketimbang dengan negara ASEAN lainnya.
Baca Juga: Cerita Wajib Pajak harus Keluar Pulau Jawa Demi Klarifikasi Kurang Bayar Rp185 Perak
Untuk itu, ia meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk mampu meningkatkan kembali kepercayaan publik yang turun akibat adanya kasus ini.
"Presiden harus meyakinkan masyarakat sekarang, karena tak ada demokrasi, tak ada pajak. Sekarang demokrasi jadi semakin buruk," tandasnya.
Ayah Mario, Rafael Alun Trisambodo yang merupakan salah satu pejabat Ditjen Pajak, menjadi sorotan publik karena memiliki harta kekayaan yang tidak wajar.
Berkaca dari itu, publik merasa uang pajak yang mereka bayar kepada pemerintah terasa sia-sia karena dianggap hanya untuk memperkaya para pejabat di Ditjen Pajak.
Baca Juga: Perusahaan udah Bangkrut, Tetap Ditagih Pegawai Pajak
Menanggapi situasi tersebut, Ekonom senior INDEF, Didik J. Rachbini menilai, hal ini menjadi alarm tanda bahaya apabila terjadi pembangkangan publik untuk tidak lagi membayar pajak.
"Ini sudah jadi tanda bahaya, karena pajak rakyat itu dikorupsi oleh ratusan anggota DPR, bupati, dan wali kota," ujar Didik kepada Pantau.com, Kamis (2/3/2023).
Rektor Universitas Paramadina ini menyampaikan, rasio penerimaan pajak (tax ratio) Indonesia saat ini paling rendah ketimbang dengan negara ASEAN lainnya.
Baca Juga: Cerita Wajib Pajak harus Keluar Pulau Jawa Demi Klarifikasi Kurang Bayar Rp185 Perak
Untuk itu, ia meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk mampu meningkatkan kembali kepercayaan publik yang turun akibat adanya kasus ini.
"Presiden harus meyakinkan masyarakat sekarang, karena tak ada demokrasi, tak ada pajak. Sekarang demokrasi jadi semakin buruk," tandasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
