Pantau - Mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) mengkritik kebijakan pemerintah daerah soal gaji para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang gagal dikendalikan.
Berdasarkan pengalamannya, lanjut JK, banyak anggaran belanja pemerintah daerah dihabiskan untuk membayar gaji pegawai. Jumlah PNS yang terus bertambah, menurutnya tidak masuk akal.
"PNS ini sudah kebanyakan, padahal sudah zaman digitalisasi," ujar politisi senior Partai Golkar ini, Kamis (18/5/2023).
Baca Juga: Jokowi Minta Pemda Tetap Bekerja Meski Perbaikan Jalan Diambil Alih Pusat
Pengeluaran untuk pembangunan gedung pemerintah, baik kantor gubernur, bupati, wali kota, maupun DPRD, juga tak luput dari kritik JK.
"Daerah juga harus dibatasi dan dikontrol. Contohnya begini, kalau saya ke daerah sejak dulu, gedung-gedung kantor bupati, gubernur luar biasa, DPR luar biasa," lanjutnya.
Hal ini justru berbanding terbalik dengan kondisi jalan yang rusak parah di berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, hal ini merupakan dampak dari anggaran pemerintah daerah yang tidak terkendali.
Baca Juga: Ambil Alih Perbaikan Jalan di Lampung, Komisi II DPR: Bentuk 'Sentilan' Jokowi untuk Pemda
"Saya ke kampung saya, masya Allah, rusaknya jalan. Tapi saya berterima kasih ke Kementerian PU setelah saya telepon itu diperbaiki," ungkap JK.
JK menyatakan anggaran pembangunan tidak boleh kalah besar dari anggaran rutin, termasuk untuk belanja pegawai.
"Harus dievaluasi bahwa anggaran pembangunan, baik infrastruktur lainnya, jangan kurang dari anggaran rutinnya. Kalau anggaran rutin lebih besar dari pembangunan terjadi seperti ini," pungkasnya.
Berdasarkan pengalamannya, lanjut JK, banyak anggaran belanja pemerintah daerah dihabiskan untuk membayar gaji pegawai. Jumlah PNS yang terus bertambah, menurutnya tidak masuk akal.
"PNS ini sudah kebanyakan, padahal sudah zaman digitalisasi," ujar politisi senior Partai Golkar ini, Kamis (18/5/2023).
Baca Juga: Jokowi Minta Pemda Tetap Bekerja Meski Perbaikan Jalan Diambil Alih Pusat
Pengeluaran untuk pembangunan gedung pemerintah, baik kantor gubernur, bupati, wali kota, maupun DPRD, juga tak luput dari kritik JK.
"Daerah juga harus dibatasi dan dikontrol. Contohnya begini, kalau saya ke daerah sejak dulu, gedung-gedung kantor bupati, gubernur luar biasa, DPR luar biasa," lanjutnya.
Hal ini justru berbanding terbalik dengan kondisi jalan yang rusak parah di berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, hal ini merupakan dampak dari anggaran pemerintah daerah yang tidak terkendali.
Baca Juga: Ambil Alih Perbaikan Jalan di Lampung, Komisi II DPR: Bentuk 'Sentilan' Jokowi untuk Pemda
"Saya ke kampung saya, masya Allah, rusaknya jalan. Tapi saya berterima kasih ke Kementerian PU setelah saya telepon itu diperbaiki," ungkap JK.
JK menyatakan anggaran pembangunan tidak boleh kalah besar dari anggaran rutin, termasuk untuk belanja pegawai.
"Harus dievaluasi bahwa anggaran pembangunan, baik infrastruktur lainnya, jangan kurang dari anggaran rutinnya. Kalau anggaran rutin lebih besar dari pembangunan terjadi seperti ini," pungkasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
