
Pantau - Setiap tanggal 1 Juni, Indonesia memperingati momentum Hari Lahir Pancasila. Namun, masihkah nilai-nilai Pancasila menghiasi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia?
Untuk bidang ekonomi, Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan tidak demikian. Ia mengatakan, beberapa indikator menunjukkan ekonomi Indonesia semakin jauh dari Pancasila.
Hal itu, katanya, paling terlihat dari pelaksanaan pengamalan Pancasila sila kelima, yakni 'Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia'.
Ia mengatakan, walaupun selama ini ekonomi Indonesia selalu diklaim pemerintah tumbuh bagus dan kuat di tengah kondisi ekonomi negara lain yang lesu, tapi nyatanya hal ini ini tidak dinikmati oleh masyarakat Indonesia secara merata.
"Walaupun Pancasila sudah mengatur prinsip 'keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia', sampai dengan saat ini ketimpangan ekonomi di Indonesia masih cukup tinggi," terangnya, Kamis (1/6/2023).
Contoh nyata dari tingginya ketimpangan itu, paparnya, bisa dilihat dari jumlah orang kaya di Indonesia dengan nilai tabungan di atas Rp2 miliar saat pandemi kemarin.
"Hasil riset Credit Suisse menunjukkan pada 2020, orang kaya di Indonesia naik 65 ribu menjadi 171 ribu orang. Padahal saat itu puncak pandemi, dan banyak orang miskin mengalami kesulitan hidup karena kehilangan pekerjaan," lanjutnya.
Angka ini berbanding terbalik jika dibandingkan dengan jumlah orang miskin di Indonesia. Data BPS menunjukkan per Maret 2021, jumlah rakyat Indonesia yang hidup miskin mencapai 27,54 juta orang.
"Itu menunjukkan korelasi nilai Pancasila dalam ekonomi kita tidak ada dan malah cenderung sekarang ini ekonomi mengarahnya ke kapitalisme liberal dan oligarki," tegasnya.
Untuk bidang ekonomi, Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan tidak demikian. Ia mengatakan, beberapa indikator menunjukkan ekonomi Indonesia semakin jauh dari Pancasila.
Hal itu, katanya, paling terlihat dari pelaksanaan pengamalan Pancasila sila kelima, yakni 'Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia'.
Ia mengatakan, walaupun selama ini ekonomi Indonesia selalu diklaim pemerintah tumbuh bagus dan kuat di tengah kondisi ekonomi negara lain yang lesu, tapi nyatanya hal ini ini tidak dinikmati oleh masyarakat Indonesia secara merata.
"Walaupun Pancasila sudah mengatur prinsip 'keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia', sampai dengan saat ini ketimpangan ekonomi di Indonesia masih cukup tinggi," terangnya, Kamis (1/6/2023).
Contoh nyata dari tingginya ketimpangan itu, paparnya, bisa dilihat dari jumlah orang kaya di Indonesia dengan nilai tabungan di atas Rp2 miliar saat pandemi kemarin.
"Hasil riset Credit Suisse menunjukkan pada 2020, orang kaya di Indonesia naik 65 ribu menjadi 171 ribu orang. Padahal saat itu puncak pandemi, dan banyak orang miskin mengalami kesulitan hidup karena kehilangan pekerjaan," lanjutnya.
Angka ini berbanding terbalik jika dibandingkan dengan jumlah orang miskin di Indonesia. Data BPS menunjukkan per Maret 2021, jumlah rakyat Indonesia yang hidup miskin mencapai 27,54 juta orang.
"Itu menunjukkan korelasi nilai Pancasila dalam ekonomi kita tidak ada dan malah cenderung sekarang ini ekonomi mengarahnya ke kapitalisme liberal dan oligarki," tegasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas