Pantau - Komisi XI DPR RI mendesak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk serius menangani masalah utang negara yang menembus Rp20.750 triliun.
Anggota Komisi XI DPR RI Fauzi Amro memaparkan, angka tersebut berasal dari utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta Gaji ASN dan TNI-Polri.
“Masalah utang ini mohon diseriusi sebagai bendahara umum negara. Jadi kalau saya hitung-hitung, total utang di negara kita hampir Rp20.750 triliun,” kata Fauzi saat di Komisi XI DPR RI, Selasa (13/6/2023).
Fauzi merinci, komposisi utang tersebut masuk dari pembiayaan Rp7.900 triliun, utang BUMN Rp6.710 triliun pada 2021 dan ditambah utang pada 2022 senilai Rp1.640 triliun.
Sementara itu, lanjutnya, utang terkait gaji ASN dan TNI-Polri mencapai Rp4.500 triliun.
Fauzi juga mempertanyakan Kemenkeu terkait pencatatan utang di BUMN, apakah melalui kas negara atau hanya di Kementerian BUMN.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (PPR) Kemenkeu, Suminto mengatakan, posisi utang RI per 31 Mei 2023 mencapai Rp7.787 triliun.
Sementara untuk utang BUMN, Suminto mengatakan perusahaan-perusahaan pelat merah merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Utang BUMN merupakan pengadaan secara koperasi dan jenisnya bukan utang pemerintah.
Meski begitu, Suminto mengatakan tetap mencermati utang yang dimiliki BUMN. Suminto menyebut BUMN memiliki utang dengan penjaminan pemerintah, namun dengan nominal kecil.
“Misalnya ketika ada penjaminan terhadap pinjaman BUMN tertentu untuk size tertentu. Pinjaman BUMN yang mendapatkan penjaminan pemerintah nominalnya sangat kecil,” ucap Suminto.
Anggota Komisi XI DPR RI Fauzi Amro memaparkan, angka tersebut berasal dari utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta Gaji ASN dan TNI-Polri.
“Masalah utang ini mohon diseriusi sebagai bendahara umum negara. Jadi kalau saya hitung-hitung, total utang di negara kita hampir Rp20.750 triliun,” kata Fauzi saat di Komisi XI DPR RI, Selasa (13/6/2023).
Fauzi merinci, komposisi utang tersebut masuk dari pembiayaan Rp7.900 triliun, utang BUMN Rp6.710 triliun pada 2021 dan ditambah utang pada 2022 senilai Rp1.640 triliun.
Sementara itu, lanjutnya, utang terkait gaji ASN dan TNI-Polri mencapai Rp4.500 triliun.
Fauzi juga mempertanyakan Kemenkeu terkait pencatatan utang di BUMN, apakah melalui kas negara atau hanya di Kementerian BUMN.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (PPR) Kemenkeu, Suminto mengatakan, posisi utang RI per 31 Mei 2023 mencapai Rp7.787 triliun.
Sementara untuk utang BUMN, Suminto mengatakan perusahaan-perusahaan pelat merah merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Utang BUMN merupakan pengadaan secara koperasi dan jenisnya bukan utang pemerintah.
Meski begitu, Suminto mengatakan tetap mencermati utang yang dimiliki BUMN. Suminto menyebut BUMN memiliki utang dengan penjaminan pemerintah, namun dengan nominal kecil.
“Misalnya ketika ada penjaminan terhadap pinjaman BUMN tertentu untuk size tertentu. Pinjaman BUMN yang mendapatkan penjaminan pemerintah nominalnya sangat kecil,” ucap Suminto.
- Penulis :
- Aditya Andreas
