Pantau – PT Bumi Resources Tbk melaksanakan kebijakan manajemen risiko dan tindakan korektif terkait penegakan hak asasi manusia (HAM) baik pada level pemasok maupun kontraktor. Untuk itu, perusahaan tambang batu bara terbesar di Tanah Air ini menggunakan pendekatan keras dan lunak.
Penerapan manajemen risiko dan tindakan korektif ini merupakan salah satu upaya perseroan dalam memastikan kepatuhan HAM di level pemasok dan mitra bisnis. Upaya lainnya adalah pemantauan dan evaluasi dan terus melakukan penilaian alias assessment.
“Kami menggunakan pendekatan 'keras' dan 'lunak' untuk meningkatkan kinerja, khususnya yang berkaitan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia baik dari pemasok maupun kontraktor kami,” kata Presiden Direktur Bumi Resources, Adika Nuraga Bakrie dalam Human Rights Report 2022 PT BUMI Resources Tbk ‘Scale Up Respect for Human Rights from a Global Energy Producer’ yang diterima di Jakarta, dikutip Jumat (7/7/2023).
Pria yang akrab disapa Aga Bakrie ini pun memaparkan pendekatan ‘keras’ dan lunak dalam kaitannya dengan manajemen risiko dan tindakan korektif.
“Ketika HRE (evaluasi HAM alias Human Rights Evaluation) menunjukkan bahwa pemasok dan kontraktor kami tidak sesuai dengan kebijakan kami, kami akan mengirim surat (pendekatan lunak) yang meminta perbaikan dalam waktu satu bulan dari awal skor,” ungkap dia.
Lebih jauh dia menjelaskan, suatu kondisi jika pemasok atau kontraktor gagal merespons. “Unit bisnis BUMI akan mengeluarkan surat peringatan atau pemberitahuan (pendekatan keras) bahwa organisasi (pemasok dan kontraktor) telah ditempatkan pada daftar yang dinonaktifkan dan tidak akan dipanggil lagi untuk memberikan jasa atau barang,” papar dia.
Menurutnya, Bumi Resources percaya bahwa mitra bisnis dan pemasok perseroan dapat bercermin dan belajar dari kesalahan masa lalu.
“Oleh karena itu, sebelum kita melakukan tindakan hukum yang keras, unit bisnis akan terlibat secara konstruktif dalam meningkatkan pemahaman serta kapasitas pemasok dan kontraktor kami untuk menghormati hak asasi manusia dalam operasi mereka,” papar adik sepupu Anindya Novyan Bakrie ini.
Sebagai buktinya, perseroan menjadi tuan rumah Forum Sumber Daya Manusia & Hubungan Masyarakat atau the Human Resources & Community Relations Forum (HRCR Forum) berkala.
“Tujuannya, untuk membantu baik mitra maupun pemasok dalam memahami hukum dan peraturan pemerintah, hak asasi manusia khususnya, dan masalah-masalah masyarakat lainnya,” imbuh anak sulung dari Nirwan D Bakrie ini.
Penerapan manajemen risiko dan tindakan korektif ini merupakan salah satu upaya perseroan dalam memastikan kepatuhan HAM di level pemasok dan mitra bisnis. Upaya lainnya adalah pemantauan dan evaluasi dan terus melakukan penilaian alias assessment.
“Kami menggunakan pendekatan 'keras' dan 'lunak' untuk meningkatkan kinerja, khususnya yang berkaitan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia baik dari pemasok maupun kontraktor kami,” kata Presiden Direktur Bumi Resources, Adika Nuraga Bakrie dalam Human Rights Report 2022 PT BUMI Resources Tbk ‘Scale Up Respect for Human Rights from a Global Energy Producer’ yang diterima di Jakarta, dikutip Jumat (7/7/2023).
Pria yang akrab disapa Aga Bakrie ini pun memaparkan pendekatan ‘keras’ dan lunak dalam kaitannya dengan manajemen risiko dan tindakan korektif.
“Ketika HRE (evaluasi HAM alias Human Rights Evaluation) menunjukkan bahwa pemasok dan kontraktor kami tidak sesuai dengan kebijakan kami, kami akan mengirim surat (pendekatan lunak) yang meminta perbaikan dalam waktu satu bulan dari awal skor,” ungkap dia.
Lebih jauh dia menjelaskan, suatu kondisi jika pemasok atau kontraktor gagal merespons. “Unit bisnis BUMI akan mengeluarkan surat peringatan atau pemberitahuan (pendekatan keras) bahwa organisasi (pemasok dan kontraktor) telah ditempatkan pada daftar yang dinonaktifkan dan tidak akan dipanggil lagi untuk memberikan jasa atau barang,” papar dia.
Menurutnya, Bumi Resources percaya bahwa mitra bisnis dan pemasok perseroan dapat bercermin dan belajar dari kesalahan masa lalu.
“Oleh karena itu, sebelum kita melakukan tindakan hukum yang keras, unit bisnis akan terlibat secara konstruktif dalam meningkatkan pemahaman serta kapasitas pemasok dan kontraktor kami untuk menghormati hak asasi manusia dalam operasi mereka,” papar adik sepupu Anindya Novyan Bakrie ini.
Sebagai buktinya, perseroan menjadi tuan rumah Forum Sumber Daya Manusia & Hubungan Masyarakat atau the Human Resources & Community Relations Forum (HRCR Forum) berkala.
“Tujuannya, untuk membantu baik mitra maupun pemasok dalam memahami hukum dan peraturan pemerintah, hak asasi manusia khususnya, dan masalah-masalah masyarakat lainnya,” imbuh anak sulung dari Nirwan D Bakrie ini.
- Penulis :
- Ahmad Munjin
