Pantau - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) meminta afirmasi alias keberpihakan Presiden Joko Widodo dalam upaya menciptakan konglomerat baru. Keberpihakan dimaksud berupa akses permodalan.
Di hadapan Presiden Jokowi, Akbar Himawan Buchari, Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Hipmi mengatakan, pihaknya sudah sekian lama menyampaikan ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) terkait kebutuhan modal agar usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dapat naik kelas.
“Kalau bahasa saya, menciptakan kelas menengah baru. Tapi kalau bahasa dewan kehormatan (Hipmi), jangan, kita menciptakan konglomerasi baru. Kenapa? Karena kalau kita mengambil perkataan Bang Bahlil (Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal), presiden boleh berganti tapi konglomeratnya itu-itu saja. Jadi, kita mengutip bahasa Bang Bahlil perlu adanya bentuk afirmasi ataupun dorongan dari pemerintah pusat,” katanya dalam sambutan Rapat Kerja Nasional Hipmi XVIII di Tangerang Selatan, Banten, Kamis (31/8/2023).
Untuk itu, dia menegaskan, Hipmi meminta kepala negara dapat memberikan afirmasi atau keberpihakan berupa akses permodalan agar para pengusaha Hipmi bisa bersaing dengan korporasi-korporasi yang ada di seluruh Indonesia.
Selanjutnya, Ketum Hipmi juga menyinggung soal pengelolaan sumber daya alam. “Memang Pak Menteri Investasi sudah melaksanakan, mencabut-cabut, cuman kita enggak tahu dibaginya kapan. Kita dengar ke organisasi lain dibagi sementera menterinya dari Hipmi. Jadi, izin Bapak Presiden kami laporkan, ini aspirasi dari teman-teman semua di 34 provinsi yang ada di seluruh Indonesia,” papar dia.
Menurut Akbar, Himpi ingin merasakan dan mendapatkan manfaat dari pembagian sumber daya alam. “Dalam hal pengelolaan sumber daya alam ini kami anak bangsa yang berkontribusi dengan semangat juang yang dicanangkan oleh founding father kami, pengusaha muda berjiwa patriot, nasionalis, berdiri di atas kaki sendiri, menjadi tuan rumah di negeri sendiri, bisa terwujud apabila ada dukungan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Bapak Presiden,” ungkapnya.
Ia juga lebih jauh memohon arahan dan bimbingan presiden terkait kepemimpinan nasional. “Tadi malam kami juga bersepakat, seluruh pengusaha muda yang ada di Indonesia bahwa kepemimpinan muda sudah diajarkan oleh founding fathers kami,” tuturnya.
Di Hipmi, sambung dia, para ketua daerah berumur antara 20 tahun hingga 30 tahun. Akbar sendiri menjadi Ketua Umum BPP Hipmi di bawah usia 35 tahun. Karena itu, pihaknya berkesimpulan, bahwa dalam politik nasional anak-anak muda harus diberikan ruang.
“Agar (anak-anak mudah) bisa mengisi ruang-ruang tersebut untuk bisa memberikan kesempatan kepada anak-anak muda menjadi pemimpin nasional. Kira-kira seperti itu,” imbuhnya.
- Penulis :
- Ahmad Munjin
- Editor :
- Ahmad Munjin
