Pantau - Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menekankan pentingnya memperhatikan kualitas dan pemerataan dalam pembangunan ekonomi.
Meski Kemenkeu melaporkan tren positif pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan dalam APBN 2023, Anis menilai, penurunan kemiskinan dalam 10 tahun terakhir tidak signifikan dan tidak cukup mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Saya selalu mengatakan bahwa pertumbuhan Ekonomi yang menjadi nilai positif bagi APBN tidak selalu dilihat dari angka-angka. Akan tetapi dari bagaimana dampaknya terhadap kesejahteraan Masyarakat,” tutur politisi Fraksi PKS itu, dikutip Senin (26/8/2024).
Anis menekankan, pertumbuhan ekonomi juga bisa dinilai dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Seperti kemampuan belanja rumah tangga, tingkat pengangguran, dan ketersediaan lapangan pekerjaan,” bebernya.
Ia menyoroti pentingnya memastikan bahwa pembangunan ekonomi dan pemerataan harus berjalan seiring.
Selain itu, Anis juga menyoroti beberapa temuan dari BPK terkait penyusunan laporan keuangan, yang menunjukkan bahwa masih ada pertanggungjawaban program/kegiatan pemerintah yang belum memadai, termasuk di Kementerian Keuangan.
“Rekomendasi BPK harus dilaksanakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran belanja,” tegasnya.
Anis juga memberikan catatan terkait ketergantungan APBN pada harga komoditas, yang dapat menimbulkan risiko besar jika harga komoditas turun.
Oleh karena itu, ia menyarankan agar Kementerian Keuangan mempertimbangkan strategi lain dalam menyusun APBN di masa mendatang yang tidak bergantung pada kenaikan harga komoditas.
- Penulis :
- Aditya Andreas
