Pantau Flash
HOME  ⁄  Ekonomi

Komisi VII DPR: 70 Persen Pengguna BBM Bersubsidi Tidak Berhak, Ada Potensi Pemborosan

Oleh Aditya Andreas
SHARE   :

Komisi VII DPR: 70 Persen Pengguna BBM Bersubsidi Tidak Berhak, Ada Potensi Pemborosan
Foto: Ilustrasi pengisian BBM.

Pantau - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno mengungkapkan, sebanyak 70 persen pengguna BBM bersubsidi di Indonesia merupakan pihak yang tidak berhak menerimanya. 

"Sebanyak 70 persen pengguna BBM bersubsidi adalah mereka yang seharusnya tidak berhak. Artinya, ada pemborosan dalam alokasi subsidi BBM ini," kata Eddy saat ditemui di Jakarta, Rabu (11/9/2024).

Eddy menegaskan, jika penggunaan subsidi BBM bisa lebih tepat sasaran, anggaran yang dihemat dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pembangunan di sektor lain.

Dalam kesempatan yang sama, ia juga menanggapi isu penimbunan BBM bersubsidi yang belakangan mencuat akibat kelangkaan Pertalite dan Solar di sejumlah SPBU.

Menurutnya, hingga saat ini tidak ada bukti kuat mengenai penimbunan BBM bersubsidi yang dilakukan secara sistematis.

"Saya kira aparat penegak hukum sudah langsung bertindak jika ada laporan mengenai penimbunan. Kami di DPR juga akan memanggil Pertamina untuk mendalami distribusi BBM, apabila ada laporan lebih lanjut," ujarnya.

Sekjen PAN ini menambahkan, meskipun ada kasus penimbunan, hal itu terjadi secara sporadis dan tidak menunjukkan adanya kesengajaan dari pihak Pertamina untuk membatasi pasokan BBM bersubsidi.

Eddy juga mengungkapkan, sebagian masyarakat sudah mulai beralih menggunakan bahan bakar non-subsidi, seperti Pertamax. 

Menurutnya, masyarakat yang beralih ke Pertamax umumnya adalah mereka yang memahami kapasitas konsumsi kendaraan mereka, dan ia yakin lonjakan harga Pertamax ke depan tidak akan signifikan.

"Pertamax sudah dibeli oleh masyarakat, khususnya mereka yang kendaraannya memang dirancang untuk mengonsumsi BBM jenis ini. Saya kira, lonjakan harganya nanti tidak akan terlalu besar," kata Eddy.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya sosialisasi yang tepat terkait kebijakan harga BBM. Menurutnya, kebijakan kenaikan harga BBM akan lebih mudah diterima oleh masyarakat jika didukung dengan sosialisasi yang baik.

"Sosialisasi yang baik adalah kunci. Jangan sampai kebijakan yang sebenarnya bertujuan baik justru menjadi kontraproduktif karena sosialisasi yang tidak tuntas," tutupnya.

Penulis :
Aditya Andreas