Pantau Flash
HOME  ⁄  Ekonomi

Dukungan Penyelamatan PT Sritex, Komisi VII DPR Siapkan Langkah Konkret

Oleh Aditya Andreas
SHARE   :

Dukungan Penyelamatan PT Sritex, Komisi VII DPR Siapkan Langkah Konkret
Foto: PT Sritex dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Kota Semarang. (foto: ANTARA)

Pantau - Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelamatkan PT Sritex.

Ia menilai, PT Sritex sebagai industri tekstil padat karya yang signifikan bagi perekonomian nasional. 

“Dari informasi yang ada, Sritex saat ini mempekerjakan lebih dari 50.000 tenaga kerja. Kalau Sritex tidak diselamatkan, dipastikan akan ada dampak ekonomi di tengah masyarakat,” ungkap Saleh dalam pesan tertulisnya, Jumat (1/11/2024).

Saleh menegaskan, untuk membangun industri besar seperti Sritex tidaklah mudah, melainkan memerlukan modal yang besar, jaringan yang kuat, pengalaman, dan sumber daya manusia (SDM) yang handal. 

Oleh karena itu, dukungan dari semua pihak diperlukan untuk memastikan kelangsungan perusahaan ini. 

“Sementara itu, perusahaan diharapkan tetap beroperasi. Pemerintah harus memberikan kelonggaran sehingga mereka tetap produktif dan para pekerjanya tidak dirumahkan,” lanjutnya.

Baca Juga: Alih-Alih Bailout, Restrukturisasi Diyakini Ampuh Selamatkan Sritex

Ia juga menekankan, pentingnya menjaga situasi kondusif dengan meminta semua pihak untuk tidak saling menyalahkan. 

“Yang perlu dicari adalah dukungan dan solusi dari seluruh pihak. Jangan saling menyalahkan. Hindari narasi yang membuat pihak lain tersinggung,” tambahnya.

Ia menegaskan, sebagai perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara, Sritex tidaklah mudah untuk dipailitkan dan ada banyak faktor yang berkontribusi terhadap situasi ini.

Sebagai bagian dari upaya penyelamatan Sritex, Saleh mengungkapkan, Komisi VII DPR RI akan melakukan kunjungan spesifik ke perusahaan tersebut. 

Selain itu, Saleh menyatakan bahwa komisi akan menggelar rapat dengan pemerintah, pihak perusahaan, dan stakeholder terkait. 

“DPR RI tentu akan mengawal agar masalah ini dapat diselesaikan dengan baik,” tutupnya.

Penulis :
Aditya Andreas