Pantau - Pemerintah didorong untuk mempertebal bantuan sosial (bansos) dan insentif guna membantu kelas menengah hingga miskin dari tekanan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen.
Kebijakan bansos diyakini dapat membantu mengimbangi penurunan daya beli masyarakat akibat kenaikan harga barang dan jasa.
Di samping itu, penerapan bantuan tunai bagi kelompok kelas menengah ke bawah juga bisa mengurangi dampak inflasi yang timbul akibat kenaikan PPN.
Melalui program-program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako, masyarakat berpenghasilan rendah dapat memperoleh bantuan tambahan yang bisa membantu menjaga konsumsi dasar mereka meski terjadi kenaikan harga barang karena PPN.
Demikian kata Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede di Jakarta, Jumat (15/11/2024).
Selain bansos, subsidi di sektor-sektor tertentu juga bisa mengurangi beban masyarakat akibat kenaikan PPN.
Baca juga: PPN 12 Persen ‘Keukeuh’ Berlaku 1 Januari 2025, Sri Mulyani Singgung Mandat UU
Josua mencontohkan subsidi di sektor energi atau kredit usaha kecil bisa meringankan biaya hidup dan operasional usaha kecil dan kelas menengah yang mungkin terdampak lebih besar dari kebijakan PPN 12 persen.
Lebih lanjut, pemberian insentif pajak atau pengurangan pajak untuk usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM) bisa membantu pelaku usaha dalam menyesuaikan diri dengan peningkatan beban pajak.
Menurut dia, insentif seperti ini dapat mendukung daya saing UMKM dan mencegah penurunan produktivitas akibat biaya tambahan.
“Melalui langkah-langkah ini, pemerintah dapat membantu menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di tengah kebijakan kenaikan PPN yang direncanakan akan diberlakukan tahun 2025,” ujar dia.
Baca juga: Kenaikan PPN Jadi 12% Berpotensi Ganggu Pasar Otomotif
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025 bakal tetap dijalankan sesuai mandat Undang-Undang (UU).
Namun, dalam implementasinya nanti, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan berhati-hati dan berupaya memberikan penjelasan yang baik kepada masyarakat.
"Sudah ada UU-nya. Kami perlu menyiapkan agar itu (PPN 12 persen) bisa dijalankan tapi dengan penjelasan yang baik," imbuh Sri Mulyani.
- Penulis :
- Ahmad Munjin
- Editor :
- Ahmad Munjin
