Pantau - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen pada awal 2025 dinilai ampuh memperluas ruang fiskal dalam membiayai program untuk rakyat. Di antara program tersebut adalah pembangunan, kesehatan, pendidikan, hingga infrastruktur.
Penilaian tersebut datang dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Kota Surabaya.
Jika dikelola dengan baik kebijakan ini dapat memperkuat daya saing Indonesia dalam jangka panjang.
Begitu kata Ketua Kadin Kota Surabaya HM Ali Affandi LNM di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (26/11/2024).
Baca juga: Kritisi Kenaikan PPN 12 Persen, Komisi VII DPR Cemaskan Nasib UMKM
Kadin Surabaya memandang kebijakan ini sebagai langkah yang strategis namun memerlukan kehati-hatian dan pendekatan inklusif agar dapat membawa manfaat yang optimal tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Ia menjelaskan kenaikan PPN memiliki dua sisi yang harus dipertimbangkan secara menyeluruh yaitu dari sisi potensi peningkatan penerimaan negara dan dari sisi potensi menggerus daya beli masyarakat.
Di sisi lain, Andi mengatakan harmonisasi tarif dengan negara-negara tetangga juga menjadi langkah positif dalam menciptakan kesetaraan kebijakan pajak di kawasan.
Selain itu, kenaikan harga barang impor akibat tarif yang lebih tinggi dapat menjadi insentif bagi masyarakat untuk lebih memilih produk dalam negeri yang pada akhirnya akan mendukung penguatan industri lokal.
Baca juga: Ini Alasan Pengamat Usulkan Tunda Pemberlakuan PPN 12 Persen
Meski demikian, pemerintah tetap perlu meningkatkan efisiensi pengelolaan pajak dengan meminimalkan kebocoran dan memperluas basis pajak agar beban yang harus ditanggung masyarakat tidak semakin berat.
Andi juga berharap pemerintah memastikan bahwa barang kebutuhan pokok serta layanan esensial seperti kesehatan dan pendidikan tetap mendapatkan pengecualian atau tarif rendah untuk melindungi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Sebagai mitra pemerintah, kami siap untuk memberikan masukan dan berdialog secara terbuka agar kebijakan ini dapat berjalan dengan baik tanpa mengganggu stabilitas ekonomi," kata Andi.
- Penulis :
- Ahmad Munjin
