Pantau - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, menyatakan dukungannya terhadap kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 sebesar 6,5 persen.
Namun, ia menekankan pentingnya perhatian pemerintah terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta industri kecil dan menengah (IKM) agar kenaikan tersebut tidak berdampak negatif pada sektor usaha kecil.
“Terkait upah minimum yang naik 6,5 persen itu, tentu dari sisi kesejahteraan pekerja kita sangat mendukung. Tapi pemerintah juga harus hadir untuk mendukung UMKM dan IKM,” ujar Chusnunia melalui keterangan tertulis, Senin (2/12/2024).
Chusnunia mengusulkan langkah-langkah konkret seperti mempermudah proses perizinan dan memberikan akses standardisasi produk dengan biaya yang lebih terjangkau.
Menurutnya, standardisasi produk adalah tantangan besar bagi UMKM karena membutuhkan biaya dan kemampuan yang signifikan.
Baca Juga: Kenaikan Upah 2025, Bukti Nyata Presiden Prabowo Peduli Buruh
"Standardisasi produk penting, tetapi memakan biaya besar dan membutuhkan usaha besar dari UMKM. Di sinilah pemerintah harus hadir untuk memberikan solusi," tegasnya.
Ia juga mengimbau pemerintah melakukan mitigasi terhadap potensi risiko seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pengalihan investasi ke negara lain yang menawarkan upah lebih rendah.
"Pada prinsipnya, pemerintah harus memperjuangkan kesejahteraan pekerja sekaligus keberlangsungan usaha. Program seperti keringanan pajak dan penyediaan infrastruktur industri perlu menjadi perhatian serius," jelas Chusnunia.
Kenaikan UMP 2025 sebesar 6,5 persen diumumkan Presiden Prabowo Subianto setelah menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri di Istana Negara. Angka ini lebih tinggi dari usulan awal Menteri Ketenagakerjaan sebesar 6 persen.
- Penulis :
- Aditya Andreas
