Pantau - Direktur Program Pascasarjana Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta, Mukhaer Pakkanna, mendorong pemerintah memperluas penerapan transaksi mata uang lokal atau local currency transaction (LCT) untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat.
Mukhaer, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata Pimpinan Pusat Muhammadiyah, menyatakan bahwa LCT bukan semata-mata kebijakan teknis, melainkan bentuk keberanian politik untuk memperkuat kedaulatan ekonomi nasional.
"Pejabat negara harus memberi teladan. Tukarkan dolarmu ke rupiah. Ini bukan soal teknis semata, tapi nasionalisme".
Ia merespons pengumuman Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada awal April 2025 mengenai kebijakan tarif impor baru terhadap 160 negara.
Indonesia termasuk di dalamnya, dengan tarif mencapai 32 persen, salah satu yang tertinggi di kawasan ASEAN.
Ancaman Depresiasi dan Seruan Reformasi Struktural
Mukhaer menjelaskan bahwa kebijakan tarif tersebut akan berdampak langsung pada kenaikan harga barang berbasis dolar AS.
Dengan mayoritas transaksi impor Indonesia yang masih menggunakan dolar, hal ini diperkirakan dapat mendorong pelemahan signifikan nilai tukar rupiah.
Ia bahkan memproyeksikan nilai tukar rupiah bisa menyentuh angka Rp20.000 per dolar AS.
"Depresiasi rupiah dan derasnya arus keluar modal asing (capital outflow) akan memperburuk kinerja pasar saham dan mempersempit ruang fiskal pemerintah".
Untuk itu, ia menyarankan Indonesia mempertimbangkan bergabung dengan inisiatif BRICS Pay dan New Development Bank (NDB) guna membangun ketahanan moneter serta memperkuat sistem pembiayaan pembangunan berkelanjutan.
"BRICS dan NDB memberi peluang untuk menciptakan ekosistem transaksi yang lebih efisien dan berdaulat. Jika tidak, kita akan terus diperbudak oleh dominasi dolar AS".
Mukhaer memandang situasi ini sebagai momentum penting untuk membenahi daya saing ekonomi nasional.
Ia menyoroti urgensi reformasi regulasi, efisiensi perizinan, penguatan infrastruktur kawasan industri, transisi ke energi terbarukan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
"Kalau tidak segera dibenahi, investor akan terus hengkang ke Vietnam, Kamboja, dan Thailand. Kita harus berani melakukan reformasi struktural, atau siap menerima konsekuensinya".
- Penulis :
- Pantau Community
