Hadapi Proteksionisme Global, Impor Migas Dialihkan Sebagian ke Amerika Serikat

Pantau - Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang menyesuaikan kebijakan migas untuk menghadapi tantangan global dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Salah satu langkah strategis tersebut adalah rencana peningkatan impor LPG dan minyak mentah dari Amerika Serikat, yang menurut Bahlil merupakan bagian dari strategi politik dagang Indonesia dalam merespons tren proteksionisme dan kebijakan tarif dari sejumlah negara.

Bambang menilai bahwa langkah ini bukan untuk menambah total volume impor migas nasional, melainkan untuk mengalihkan sebagian sumber pengadaannya ke Amerika Serikat demi menyeimbangkan neraca perdagangan bilateral.

Diversifikasi Energi dan Perundingan Tarif Jadi Fokus Strategi Pemerintah

Menurut Bambang, kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi yang diharapkan dapat memberikan win-win solution bagi semua pihak, termasuk AS dan negara pemasok lain seperti negara-negara di Timur Tengah.

"Langkah ini tidak hanya membantu dalam diversifikasi sumber energi tetapi juga dalam menyeimbangkan perdagangan bilateral dengan AS," ujar Bambang.

Ia juga menyebutkan bahwa dari total konsumsi nasional LPG sebesar 8,17 juta ton, Indonesia masih harus mengimpor sekitar 85%, yang saat ini berasal dari berbagai negara seperti Amerika, UEA, Qatar, Arab Saudi, Aljazair, dan lainnya.

Rencana peningkatan impor dari AS ini juga dapat digunakan sebagai bahan dalam perundingan tarif oleh delegasi Indonesia, khususnya dalam menghadapi tekanan dagang dari Washington.

"Kami mendukung langkah-langkah yang diambil oleh Menteri Bahlil dalam menjalankan kebijakan Presiden Prabowo menghadapi tantangan perdagangan internasional, dengan memperhatikan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat Indonesia," tegas Bambang.

DPR, lanjutnya, akan terus memantau perkembangan kebijakan ini serta siap memberikan dukungan dan masukan konstruktif agar setiap langkah pemerintah memberikan manfaat maksimal bagi bangsa dan negara.