Pantau - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, M. Hanif Dhakiri, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah dan Bank Indonesia (BI) dalam mempertahankan sistem pembayaran nasional.
Hal ini menyusul sorotan dari Pemerintah Amerika Serikat terhadap kebijakan QRIS dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).
“QRIS dan GPN bukan kebijakan diskriminatif, melainkan bentuk nyata kedaulatan digital Indonesia. Ini adalah langkah penting membangun sistem pembayaran nasional yang inklusif dan berpihak pada rakyat,” ujar Hanif, Selasa (22/4/2025).
Hanif menegaskan, sistem pembayaran adalah infrastruktur vital dalam ekonomi digital yang tidak boleh dikuasai oleh kepentingan asing.
Ia menilai, kritik dari negara lain, termasuk Amerika Serikat, harus direspons secara diplomatis namun tetap tegas dan proporsional.
“Negosiasi perlu dibuka, tapi kedaulatan digital tidak bisa ditawar. Sistem pembayaran adalah tulang punggung ekonomi digital kita,” tegas politisi PKB itu.
Ia juga menyoroti bahwa QRIS kini telah digunakan oleh lebih dari 55 juta pengguna di Indonesia, dan telah terhubung secara lintas batas dengan sistem pembayaran negara-negara ASEAN.
Hal ini, menurutnya, menunjukkan bahwa Indonesia mampu menghadirkan solusi digital yang kompetitif secara global.
“QRIS bukan sekadar alat transaksi, tapi lambang kemandirian digital Indonesia di tengah ketegangan geopolitik,” tambahnya.
Senada dengan Hanif, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin menyatakan pihaknya akan membahas lebih dalam isu ini dalam rapat dengan Bank Indonesia. Menurutnya, penting untuk mengkaji dampak dan manfaat sistem tersebut secara komprehensif.
“BI juga harus terus menjalin kerja sama yang setara dengan bank sentral negara lain dalam pengembangan sistem pembayaran lintas negara seperti QRIS, dengan mempertimbangkan kesiapan masing-masing negara,” ujarnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
