Pantau.com - Kepala Ekonom BCA, David Sumual mengungkapkan masih ada beberapa segmen yang belum digarap dalam pemenuhan properti bagi masyarakat Indonesia.
Salah satunya yakni segmen milenial atau generasi yang berusia 20 hingga 35 tahun. Padahal secara ekonomi generasi tersebut jumlahnya cukup tinggi dan masih memiliki peluang cukup besar.
"Segmen ini (millenials) memang terlihat belum tergarap optimal. Mereka yang baru pertama kali bekerja, mendapat penghasilan. Kedua, bagi pengembang sendiri ini peluang karena kalo kita lihat back-log masih besar dari 13 juta unit beck-log yang dibutuhkan, sebagian besar dominan untuk mereka yang baru bekerja dan butuh properti perumahan," ujarnya saat ditemui di Gedung Dhanapala, Kemenkeu Jakarta Pusat, Senin (17/12/2018).
Baca juga: Jleb! Sindiran Sri Mulyani untuk Pihak yang Rajin Singgung Utang Negara
Ia menuturkan, dari sisi kebijakan Kredit Perumahan Rakyat (KPR) sudah ada beberapa kebijakan relaksasi dari berbagai lembaga baik Bank Indonesia (BI) maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
"Saya pikir relaksasi sudah dilakukan. Regulator dari sisi BI dan OJK sudah sangat rileks sebenarnya kebijakan sektor proeprti, kebijakan pemerintah pun yang dalam bentuk 16 Paket Kebijakan, mayoritas sebenarnya terkait properti, ada 8 atau 9 terkait properti," ungkapnya.
"Ya ini, relaksasi utamanya. Contohnya LTV di mana downpayment bisa sampai 0 persen sebenarnya tergantung kondisi kesehatan perbankannya kalau NPL di bawah 5 persen mereka bisa lakukan (DP 0 persen)," imbuhnya.
Menurutnya, kebijakan tersebut akhirnya menimbulkan inovasi-inovasi dari sisi perbankan. Dari segi lamanya mencicil, misalnya kata dia, dulu hanya 10 tahun bisa menjadi 20 tahun atau 30 tahun.
Baca juga: Penerawangan Sri Mulyani: Perekonomian Tahun 2019 Perlu di Waspadai
"Karena kalau cicilan makin panjang maka daya beli akan meningkat, banyak juga inovasi-inovasi, misalnya, cicilan awal-awal lebih rendah baru pelan-pelan meningkat. Jadi banyak inovasi-inovasi," jelasnya.
Namun kata dia, dari sisi pemerintah khususnya Kementerian Keuangan dan Pemerintah Daerah masih ada beberapa kebijakan yang bisa direalisasi.
"Dari pemerintah, Kemenkeu, dari sisi perpajakan dan juga Pemerintah Daerah yang masih banyak hambatan terkait sisi perizinan, pungutan-pungutan juga banyak, ini yang perlu dilakukan deregulasi ya untuk Pemda," ungkapnya.
- Penulis :
- Nani Suherni
