Pantau.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyidir perihal utang yang selalu menjadi perhatian. Padahal menurutnya, persoalan aset lebih besar karena jarang yang memperhatikan.
"Mungkin sekarang perhatiannya sangat berlebih, serta tenaganya habis untuk memelototi utang. Padahal utang itu sudah dipelototin oleh banyak orang," ujarnya saat pemaparan di Gedung Dhanapala, Kemenkeu, Jakarta Pusat, Senin (17/12/2018).
Sri Mulyani bilang, seharusnya publik lebih banyak melihat kepada aset karena utang sudah banyak diawasi oleh berbagai lembaga. Selain itu, pengelolaan utang yang selama telah dipublikasikan dengan transparan.
"Justru publik itu harusnya lebih banyak melihat kepada aset, kalau utang, yang utangin kita saja ngawasin kita, belom rating agency, jadi kalau public debt kita jaga," katanya.
Baca juga: Jangan Maju Mundur Dong Beli Rumah, Pengamat: Harga Properti Makin Mahal
"Kita kelola kita publish bahkan setiap bulan, kita tahu perubahan komposisi, berapa jatuh tempo, berapa cost-nya,"imbuhnya.
Ia menyinggung beberapa pihak yang justru lebih intensif membahas dan mempublikasikan utang.
"Itu terus-menerus intensity dari publication seperti itu dan kemudian orang-orang, pengamat atau siapa saja yang sangat addicted to utang untuk dibongkari seneng dengan itu," ungkapnya.
Padahal kata dia, aset seharusnya bisa lebih banyak menjadi pembahasan. Pasalnya banyak aset-aset yang sangat besar namun tidak terekspos.
"Asset which is actually much bigger, kita sering lupa atau belum pada kemampuan secara cultural untuk bisa menyampaikan, kalau masyarakat lewat di jalan yang sangat besar, ada satu taman yang dia itu disitu kosong enggak 5 tahun, enggak 10 tahun, 30 tahun," paparnya.
Baca juga: Beli Rumah Cluster Juga Ada Kekurangan Lho, Kalian Siap Tanggung?
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga bercerita bahwa ada tanah negara yang dulunya lihat menjadi sebidang tanah milik negara hingga saat ini tidak berubah fungsi.
"Saya lihat ada tanah yang dari saya dulu mahasiswa yang berarti saya masih muda sekali, sampai sekarnag saya sudah menjadi Menkeu dua kali dia masih gitu, saya membayangkan orang yang memiliki tanah itu kan he or she effort untuk bayar PBB kan gak mungkin tanahnya enggak bayarkan," ungkapnya.
"Kalau ini milik negara kemudian ada kantor dan kumuh banget, saya lihat di sebelah-sebelahnya sudah high class building, is it the value or the good asset itu justified untuk berlokasi disitu?" Pungkasnya.
- Penulis :
- Nani Suherni
