Pantau - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara Polri untuk menindak aktivitas ekonomi tersembunyi (shadow economy), khususnya di sektor strategis sumber daya alam (SDA).
Fokus pada Aktivitas Ilegal Berbasis SDA
Kerja sama ini menyasar aktivitas ekonomi ilegal seperti penangkapan ikan ilegal (illegal fishing), pertambangan ilegal (illegal mining), dan pembalakan liar (illegal logging).
"Sektor yang dimaksud utamanya yang terkait dengan sumber daya alam, seperti penangkapan ikan ilegal (illegal fishing), pertambangan ilegal (illegal mining), dan pembalakan liar (illegal logging)", ungkap pernyataan resmi DJP.
Selain itu, aktivitas ekonomi lain yang dicurigai sebagai bentuk kejahatan juga akan menjadi target penindakan oleh DJP dan Satgassus Polri.
Sinergi Data dan Penegakan Hukum Ditingkatkan
Penguatan sinergi akan dilakukan melalui pertukaran data dan penegakan hukum bersama.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto telah melakukan koordinasi intensif dengan pihak kepolisian terkait pembentukan Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara.
Anggota Satgassus, kecuali Novel Baswedan, telah mengunjungi kantor DJP untuk membahas strategi pengamanan dan peningkatan penerimaan negara.
Satgassus ini diketuai oleh Herry Muryanto dan Novel Baswedan sebagai wakil ketua, yang sebelumnya merupakan bagian dari Satgassus Pencegahan Korupsi Polri.
Dukungan dari Menteri Keuangan dan Kapolri
Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa pembentukan Satgassus ini bukanlah hal baru, melainkan kelanjutan dari inisiatif yang telah diluncurkan sebelumnya.
Ia menyebut Satgassus sebagai inisiatif yang berpotensi besar dalam mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa keberadaan Satgassus bertujuan mendampingi kementerian terkait untuk meningkatkan penerimaan negara dan memperkuat pembangunan nasional.
- Penulis :
- Balian Godfrey
