Pantau - Komisi IV DPR RI menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan 25 ribu gudang Bulog di seluruh wilayah Indonesia guna mengatasi keterbatasan kapasitas penyimpanan gabah hasil panen petani yang saat ini tidak tertampung secara maksimal.
Penambahan Gudang Jadi Langkah Strategis Atasi Kelebihan Panen
Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto (Titiek Soeharto), menegaskan pentingnya penambahan gudang sebagai solusi jangka menengah dalam penyerapan hasil pertanian.
"Memang harus ditambah, karena untuk menampung gabah dari petani, kapasitas gudang Bulog sangat terbatas dan sekarang sudah penuh," ungkapnya.
Saat ini, Bulog bahkan terpaksa menyewa gudang tambahan untuk menyimpan gabah dari petani yang telah diserap.
"Untuk mengantisipasi penyerapan gabah petani ke depan, daripada sewa, lebih baik ditambah," lanjut Titiek.
Rencana ini sebelumnya diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah cepat untuk menanggapi lonjakan hasil produksi jagung dan beras tahun ini.
Presiden menyampaikan bahwa laporan dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menunjukkan gudang Bulog dan fasilitas pemerintah lainnya tidak mampu lagi menampung hasil panen nasional.
"Menteri Pertanian dan banyak pejabat datang ke saya, 'Pak kita bingung, Pak, enggak ada gudangnya'. Akhirnya saya bikin program kilat, membuat gudang darurat, gudang improvisasi. Kita akan bangun 25 ribu gudang improvisasi yang akan dibuat dari bahan-bahan yang lumayan bisa bertahan 5 sampai 10 tahun," ujar Presiden Prabowo dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025 di SDN Cimahpar 5, Kota Bogor, Jawa Barat, 2 Mei 2025.
Gudang Darurat Jadi Solusi Sementara Jelang Gudang Permanen
Gudang darurat ini dirancang sebagai solusi sementara yang dibangun secara cepat dan ekonomis, sembari menunggu penyelesaian pembangunan gudang permanen melalui program Koperasi Desa (KopDes) Merah Putih.
Rencana ini dipandang strategis untuk menjamin hasil panen petani tidak terbuang dan mendukung ketahanan pangan nasional secara menyeluruh.
Dukungan DPR terhadap kebijakan ini menunjukkan adanya sinergi antara pemerintah dan legislatif dalam menyelesaikan persoalan distribusi dan penyimpanan hasil pertanian nasional.
- Penulis :
- Balian Godfrey
