Sri Mulyani Ajak Akademisi dan Praktisi Islam Aktif Respons Isu Ekonomi dan Dorong Industri Halal

Pantau - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengajak para akademisi, birokrat, dan praktisi ekonomi Islam untuk lebih aktif dalam merespons isu-isu ekonomi aktual serta mengambil peran sebagai agen perubahan di tingkat nasional dan internasional.

“Kami berharap para ahli ekonomi Islam bisa terus meningkatkan peran dalam merespon berbagai isu aktual dan juga menjadi agen perubahan, baik di level nasional maupun di level internasional,” ungkap Sri Mulyani saat menjadi pemateri dalam Seminar Internasional Milad ke-71 Universitas Muslim Indonesia (UMI) secara daring dari Makassar.

Pemerintah Dukung Penguatan Ekonomi Islam dan Industri Halal

Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani menyampaikan komitmen pemerintah untuk mendorong pengembangan industri halal melalui pembentukan kompleks industri yang berbasis produk halal.

Menurutnya, Indonesia memiliki potensi besar dalam sektor ekonomi syariah dan industri halal yang perlu dioptimalkan melalui dukungan kebijakan dan regulasi yang kuat.

“Olehnya itu, sertifikasi halal dapat menjadi jaminan keamanan tambahan terhadap produk yang ditawarkan kepada masyarakat,” tegasnya.

Sri Mulyani yang juga menjabat sebagai Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) menekankan pentingnya sinergi antara regulator dan pelaku ekonomi Islam untuk memperkuat ekosistem industri halal di dalam negeri.

Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Kunci Transformasi

Rektor Universitas Muslim Indonesia, Prof Dr H Hambali Thalib, menyatakan bahwa tema seminar ini sangat relevan dengan tantangan ekonomi global saat ini.

“Ekonomi Islam dan industri halal tidak lagi sekadar menjadi sektor alternatif, tetapi telah menjelma menjadi kekuatan ekonomi baru yang menjanjikan keberlanjutan dan keadilan ekonomi,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pengembangan ekonomi Islam dan industri halal tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi membutuhkan kolaborasi menyeluruh lintas sektor dan negara.

Upaya ini mencakup peran aktif dari pemerintah, perguruan tinggi, pelaku industri, lembaga keuangan, dan masyarakat untuk menciptakan sistem ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.