Pantau Flash
HOME  ⁄  Ekonomi

Pemerintah Siapkan Pusat Ekonomi Perikanan dan Perkebunan di Lahan Eks-Tambang Maluku Utara

Oleh Arian Mesa
SHARE   :

Pemerintah Siapkan Pusat Ekonomi Perikanan dan Perkebunan di Lahan Eks-Tambang Maluku Utara
Foto: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam Groundbreaking Proyek Ekosistem Industri Baterai Kendaraan Listrik Terintegrasi Konsorsium ANTAM-IBC-CBL di Kawasan Artha Industrial Hills (AIH), di Karawang, Jawa Barat (sumber: ANTARA/Putu Indah Savitri)

Pantau - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana melakukan diversifikasi hilirisasi ke sektor perikanan dan perkebunan di lahan bekas tambang di Maluku Utara dalam kurun waktu delapan tahun ke depan.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pada tahun kedelapan atau kesembilan, proyek pembangunan pusat ekonomi baru di sektor perikanan dan perkebunan akan dimulai sebagai bagian dari strategi hilirisasi pasca-tambang.

Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil dalam acara Groundbreaking Proyek Ekosistem Industri Baterai Kendaraan Listrik Terintegrasi Konsorsium ANTAM-IBC-CBL di Kawasan Artha Industrial Hills (AIH), Karawang, Jawa Barat, pada Minggu.

Tujuan dari program ini adalah memastikan agar perputaran ekonomi di wilayah Maluku Utara tetap berlanjut meskipun aktivitas pertambangan telah selesai.

Komitmen Pemerintah pada Hilirisasi Berkelanjutan

Bahlil menekankan pentingnya melakukan diversifikasi hilirisasi sebagai langkah strategis untuk menghindari apa yang disebut sebagai kutukan sumber daya alam.

"Artinya, setelah tambang ini selesai, harus ada diversifikasi hilirisasi apa yang akan kita bangun," ungkapnya.

Sebelumnya, dalam Jakarta Geopolitical Forum IX/2025 yang diselenggarakan Lemhannas RI di Jakarta, Bahlil menyatakan sedang menyusun peta jalan hilirisasi pasca-tambang.

Peta jalan tersebut disiapkan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjalankan kebijakan hilirisasi yang berkelanjutan.

Eksekusi peta jalan itu akan dimulai ketika cadangan nikel Indonesia diperkirakan habis dalam kurun waktu 10 hingga 30 tahun ke depan.

"Jangan anggap bahwa setelah tambang selesai, kami selesai. Jangan ajari kami, kami yang paling tahu tentang tujuan negara kami," ia menegaskan.

Selain fokus pada lahan bekas tambang nikel, pemerintah juga melirik potensi pengolahan lahan bekas tambang batu bara untuk pemanfaatan energi bersih.

Berdasarkan laporan Global Energy Monitor (GEM) berjudul Bright Side of the Mine: Solar's Opportunity to Reclaim Coal's Footprint, Indonesia menempati peringkat kedua global untuk potensi energi surya di lahan bekas tambang dan area tidak terpakai.

Potensi kapasitas energi surya tersebut diperkirakan mencapai 59,45 gigawatt (GW), namun saat ini Indonesia baru merencanakan pengembangan energi surya sebesar 600 megawatt (MW) di lahan eks-tambang.

Penulis :
Arian Mesa