Pantau - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pemerintah akan menampung aspirasi para pengemudi truk yang melakukan unjuk rasa terkait isu Over Dimension Over Loading (ODOL) dan membahasnya bersama kementerian terkait.
"Tentu nanti apa yang menjadi aspirasi nanti ditampung dan dibicarakan dengan kementerian terkait," ungkap Airlangga saat dimintai keterangan usai demo sopir truk yang berlangsung pada hari yang sama.
ODOL merupakan praktik pengoperasian kendaraan angkutan barang yang melebihi batas dimensi fisik dan kapasitas muatan yang telah ditentukan. Meski dianggap menguntungkan secara biaya logistik, praktik ini berdampak serius terhadap keamanan jalan dan mempercepat kerusakan infrastruktur.
Komoditas yang kerap dikaitkan dengan penggunaan truk ODOL antara lain baja, semen, makanan, dan minuman.
Ribuan Sopir Truk Unjuk Rasa, Pemerintah Siap Terima Aspirasi
Sekitar 500 orang sopir truk yang tergabung dalam berbagai organisasi pengemudi melakukan aksi unjuk rasa serentak di Gedung Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Gedung DPR RI pada Rabu, 2 Juli 2025.
Untuk pengamanan aksi, Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan 366 personel di lokasi Kemenhub dan 386 personel di DPR RI.
Para pengemudi menuntut agar pemerintah mengkaji ulang Rancangan Undang-Undang (RUU) ODOL serta merevisi sejumlah regulasi yang dinilai merugikan sopir truk.
Organisasi yang tergabung dalam aksi antara lain Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia (RBPI), Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi), Aliansi Perjuangan Pengemudi Nusantara (APPN), Konfederasi Sopir Logistik Indonesia (KSLI), Asosiasi Sopir Logistik Indonesia (ASLI), dan Aliansi Pengemudi Angkutan Barang Indonesia (APABI).
Kemenhub Fasilitasi Dialog, Sopir Angkat Beragam Isu
Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah menerima perwakilan sopir dan melakukan dialog terkait tuntutan mereka.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan menegaskan bahwa unjuk rasa ini adalah bentuk aspirasi masyarakat yang sah dan akan difasilitasi secara konstruktif.
Sejumlah isu yang disampaikan sopir antara lain revisi Undang-Undang Prioritas, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pengemudi, serta penegakan hukum yang tidak hanya menyasar sopir.
Selain itu, mereka juga menuntut penanganan premanisme dan pungutan liar (pungli) di lapangan serta peninjauan ulang terhadap tarif batas atas angkutan barang yang dinilai belum berpihak pada pelaku usaha kecil.
Kemenhub menyatakan terbuka terhadap dialog lanjutan guna menemukan solusi yang adil dan berimbang antara regulator dan pelaku usaha di sektor logistik.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
