Komisi IV DPR Setujui Penyesuaian Pagu Barantin 2026 Sebesar Rp2,17 Triliun untuk Dukung Kedaulatan Pangan dan Digitalisasi L

Pantau - Komisi IV DPR RI menerima dan menyetujui usulan penyesuaian pagu indikatif belanja Badan Karantina Indonesia (Barantin) untuk tahun anggaran 2026 sebesar Rp2,17 triliun dalam Rapat Dengar Pendapat yang berlangsung pada 10 Juli 2025 di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta.

Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto), menyatakan bahwa usulan ini akan segera disampaikan kepada Badan Anggaran DPR RI untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fokus pada PLBN, Laboratorium, dan Penguatan SDM

Kepala Barantin, Sahat M. Panggabean, menjelaskan bahwa tambahan anggaran ini akan digunakan untuk mendukung pemenuhan sumber daya manusia, pemeliharaan aset, serta belanja non-operasional lainnya.

Alokasi anggaran juga mencakup rehabilitasi gedung, pembangunan pos karantina di Pos Lintas Batas Negara (PLBN), revitalisasi serta pengadaan alat laboratorium, dan pengembangan instalasi karantina terintegrasi.

“Penambahan ini sangat penting agar kami bisa memperkuat fungsi pengawasan karantina di wilayah strategis, termasuk PLBN yang menjadi pintu gerbang keluar masuk produk pertanian, peternakan, dan perikanan,” jelas Sahat.

Selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah 2026

Rencana kerja Barantin tahun 2026 diselaraskan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah, yakni Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.

Tema tersebut dijabarkan dalam Program Prioritas Nasional (Asta Cita 2) yang mencakup penguatan sistem pertahanan dan keamanan negara, serta upaya mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan.

Barantin juga menyesuaikan arah kebijakan mereka untuk mendukung sektor strategis seperti energi, air, ekonomi syariah, digital, hijau, dan biru.

Langkah strategis Barantin meliputi penguatan kompetensi sumber daya manusia (SDM), revitalisasi laboratorium, dan digitalisasi layanan karantina agar lebih efisien dan terintegrasi.

Usulan ini diharapkan menjadi landasan untuk memperkuat peran Barantin dalam memastikan keamanan hayati nasional dan mempercepat realisasi swasembada pangan dan kedaulatan biosekuriti Indonesia.