Pantau - Belanja negara di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Januari 2026 menembus Rp2,51 triliun atau 11,16 persen dari total pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara per 31 Januari 2026.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nusa Tenggara Barat Ratih Hapsari Kusumawardani menyampaikan capaian tersebut mencerminkan peran aktif APBN dalam menggerakkan ekonomi daerah sejak awal tahun.
Ia menyatakan, "Kami optimistis APBN terus menjaga stabilitas dan mendukung momentum pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang tahun 2026." di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kamis.
Realisasi belanja negara terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp326,62 miliar atau 4,21 persen dari pagu yang digunakan untuk mendukung berbagai layanan publik di daerah.
Alokasi belanja pemerintah pusat diarahkan ke sektor pendidikan sebesar Rp68,71 miliar, sektor ekonomi Rp42,72 miliar, sektor agama Rp22,49 miliar, dan sektor kesehatan Rp11,60 miliar.
Transfer ke Daerah Dominasi Realisasi
Realisasi dana transfer ke daerah hingga akhir Januari 2026 tercatat sebesar Rp2.185,40 miliar atau 14,81 persen dari pagu APBN.
Pemerintah pusat menyalurkan dana bagi hasil senilai Rp27,19 miliar atas pengelolaan sumber daya alam dan pemungutan pajak di Nusa Tenggara Barat.
Dana alokasi khusus nonfisik terealisasi sebesar Rp648,59 miliar dengan Rp119,48 miliar di antaranya dipergunakan untuk pembayaran tunjangan profesi guru.
Ratih menegaskan, "APBN berperan dalam menjaga perputaran ekonomi dan mendukung kegiatan pembangunan daerah."
Pendapatan Negara dan Komitmen Pembangunan
Dari sisi pendapatan, realisasi pendapatan negara mencapai Rp294,83 miliar atau 5,27 persen dari target APBN.
Kinerja pendapatan tersebut ditopang oleh penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai, serta pendapatan negara bukan pajak.
Realisasi belanja negara yang cukup tinggi pada awal tahun 2026 menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga momentum pembangunan dan perputaran ekonomi daerah.
Pemerintah juga berkomitmen mendorong pembangunan yang inklusif melalui penyediaan layanan dasar, pembangunan infrastruktur, serta perlindungan sosial bagi kelompok rentan.
Ratih menutup pernyataannya dengan menyampaikan, “Secara keseluruhan, APBN 2026 tetap berfungsi optimal sebagai peredam guncangan sekaligus motor penggerak ekonomi.”
- Penulis :
- Arian Mesa
