Pantau - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI menegaskan komitmennya untuk melanjutkan kebijakan efisiensi anggaran pada tahun anggaran 2026, setelah berhasil mencatat penghematan signifikan sejak masa pandemi COVID-19.
Efisiensi Anggaran Dilakukan Sejak Pandemi
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa efisiensi anggaran telah menjadi fokus utama Kemenkeu sejak tahun 2020.
"Komitmen dari pimpinan Kementerian Keuangan adalah untuk terus melanjutkan efisiensi, hal-hal yang sudah bisa kita lakukan secara efisien pada periode COVID-19, kita lanjutkan ke depan tanpa memengaruhi output," ungkapnya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin.
Selama periode 2020–2024, Kemenkeu berhasil mencatat penghematan anggaran sebesar Rp2,82 triliun.
Efisiensi tersebut ditempuh melalui berbagai strategi, antara lain implementasi e-perjadin atau sistem perjalanan dinas elektronik, konsolidasi kegiatan kehumasan, standardisasi harga dan biaya output, serta penghematan dalam pengadaan kudapan rapat.
Suahasil menambahkan bahwa digitalisasi dan pengendalian belanja birokrasi turut mendorong terciptanya sistem yang lebih efektif dan efisien.
Dorongan Efisiensi Diperkuat oleh Inpres 1 Tahun 2025
Selain faktor pandemi, kebijakan efisiensi diperkuat oleh terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD.
Inpres tersebut menekankan penghematan belanja pada sektor pegawai, operasional kantor, serta pemanfaatan fasilitas bersama secara hemat.
"Di dalam Inpres 1 tahun 2025 efisiensi yang di Kementerian Keuangan (tahun anggaran 2025) kita sebesar Rp8,9 triliun," ia mengungkapkan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menjelaskan bahwa total anggaran Kemenkeu tahun 2025 sebesar Rp42,8 triliun, dan telah dipotong efisiensi sebesar Rp8,9 triliun.
"Dari (total anggaran) 2025 Rp42,8 triliun, kami dipotong efisiensi Rp8,9 triliun," ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja yang sama.
Untuk tahun anggaran 2026, Kemenkeu akan memperluas cakupan efisiensi dengan menerapkan standardisasi harga satuan atau kegiatan, pengendalian belanja birokrasi secara lebih luas, serta penerapan konsep smart office.
- Penulis :
- Arian Mesa
