Komisi VII DPR Bahas Program Kerja UMKM 2026, Fokus pada Pemulihan Ekonomi dan Penguatan di Desa

Pantau - Komisi VII DPR RI menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman di kompleks parlemen, Jakarta, pada Selasa, 20 Januari 2026, untuk membahas rencana program kerja Kementerian UMKM tahun 2026.

Evaluasi Program UMKM dan Penekanan Dampak Nyata

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, yang menekankan pentingnya evaluasi kinerja dan pembahasan program agar pelaksanaannya efektif, khususnya di tingkat desa.

Ia menyampaikan bahwa setiap program harus memberi dampak nyata terhadap penguatan pelaku UMKM.

"Juga kita harapkan untuk dapat memberikan dampak terhadap peningkatan daya saing usaha dan penciptaan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat," ungkapnya.

Chusnunia menambahkan bahwa rencana program kerja harus selaras dengan kebutuhan riil UMKM dan diarahkan secara efisien, efektif, dan akuntabel.

Ia juga berharap program 2026 dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat secara luas.

Anggaran, Strategi, dan Fokus Pemulihan Pascabencana

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan bahwa Kementerian UMKM mendapatkan pagu awal anggaran tahun 2026 sebesar Rp546 miliar.

Namun, karena adanya bencana di wilayah Sumatera, terjadi kebijakan konsolidasi anggaran untuk mendukung pemulihan ekonomi di daerah terdampak.

Maman memaparkan delapan program strategis Kementerian UMKM tahun 2026, yaitu: Program Sapa UMKM, Kartu Usaha, Holding UMKM, Keterlibatan UMKM dalam Program Makan Bergizi Gratis, Kemitraan dan Hilirisasi, Perluasan Akses Pembiayaan, Entrepreneur Hub, dan Transformasi Usaha.

Ia menambahkan bahwa pihaknya memfokuskan dukungan terhadap pemulihan ekonomi di wilayah terdampak seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, yang diperkirakan memerlukan waktu pemulihan antara satu hingga dua tahun.

Untuk mendukung pemulihan, telah dijalankan program "Klinik UMKM Bangkit" yang memberikan layanan pembiayaan, relaksasi kredit, dan kecukupan modal.

"Kalau dari lihat jumlahnya, yang paling banyak Aceh, karena tingkat keterparahan atau paling kena dampak itu Aceh," ia mengungkapkan.