Pantau - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pencalonan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) tidak akan mengganggu independensi lembaga tersebut.
Ia menyatakan bahwa pengambilan keputusan di BI dilakukan secara kolektif melalui musyawarah mufakat, sehingga satu orang tidak bisa memaksakan pendapatnya.
"Deputi gubernur harusnya bukan satu orang. Ada tujuh. Nggak bisa satu orang memengaruhi semuanya, harus diskusi antara mereka saja nanti," ungkapnya.
Thomas Akan Mundur dari Partai Sebelum Uji Kelayakan
Purbaya memastikan bahwa Thomas Djiwandono akan melepaskan keterlibatannya dalam partai politik sebelum mengikuti fit and proper test sebagai Deputi Gubernur BI.
Menurutnya, langkah ini dilakukan demi menjaga netralitas dan profesionalisme jabatan yang akan diemban.
Ia juga menekankan bahwa Bank Indonesia tidak akan dilibatkan dalam pendanaan program pembangunan oleh pemerintah.
"Kami akan jaga independensi bank sentral semaksimal mungkin. Kalau waktu tahun 2020 kan ada krisis yang besar sekali sehingga harus disamakan kebijakannya, kalau sekarang nggak. Dalam pengertian, saya nggak akan memeras bank sentral untuk membiayai program pembangunan kita," tegasnya.
INDEF: Stabilitas Rupiah Tergantung Kredibilitas Institusi
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF, M Rizal Taufikurahman, menilai pergantian Deputi Gubernur BI tidak akan menjadi tekanan bagi nilai tukar rupiah selama independensi institusi tetap terjaga.
"Selama kredibilitas institusional BI terjaga dan batas antara kebijakan fiskal dan moneter tetap jelas, isu pencalonan tidak akan berkembang menjadi faktor penekan tambahan bagi rupiah maupun stabilitas makroekonomi nasional," ujarnya.
Rizal menjelaskan bahwa saat ini pergerakan rupiah lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti dinamika suku bunga global, penguatan dolar AS, dan arus modal asing ke pasar keuangan negara berkembang.
Dengan demikian, tekanan terhadap rupiah tidak dapat langsung dikaitkan dengan pencalonan satu pejabat tertentu.
Ia menyarankan agar proses seleksi Deputi Gubernur dilakukan secara transparan dengan menekankan pentingnya menjaga independensi BI.
Menurutnya, posisi Deputi Gubernur yang menangani kebijakan moneter memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
"Di saat yang sama, BI perlu menjaga konsistensi komunikasi kebijakan agar pasar yakin bahwa arah moneter tetap berbasis data dan disiplin," tutupnya.
- Penulis :
- Shila Glorya
