Pantau - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mendorong Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk segera mengeluarkan kebijakan perumahan yang berpihak kepada masyarakat berpenghasilan rendah, mengingat tingginya angka rumah tidak layak huni di wilayah tersebut.
Jawa Barat Jadi Prioritas Penanganan Rumah Tak Layak Huni
Harapan ini disampaikan Maruarar karena berdasarkan data Kementerian PKP, terdapat sekitar 26,9 juta rumah tidak layak huni di Indonesia, dan mayoritas berada di Jawa Barat.
"Memberi karpet merah kepada investor itu harus. Tapi wajib juga kita berikan karpet merah untuk masyarakat berpenghasilan rendah agar mereka memiliki rumah yang layak huni," ujarnya.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani persoalan rumah tidak layak huni demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.
"Untuk di Jawa Barat, saya yakin Gubernur sekarang bisa mengatasinya. Dalam hal ini saya berharap Gubernur Jabar bisa mengeluarkan kebijakan terkait perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, agar mereka bisa tinggal di rumah yang layak huni," tambahnya.
Solusi Melawan Rentenir Lewat Program Pembiayaan Home
Faktor kemiskinan dan jeratan rentenir atau bank emok menjadi penyebab utama masyarakat sulit memiliki rumah layak.
Menteri PKP memperkenalkan program Pembiayaan Mikro Perumahan atau Pembiayaan Home sebagai solusi.
"Kondisi saat ini bagaimana masyarakat tak berdaya menghadapi rentenir. Saat ini kita bikin gerakan mudah, murah dan cepat mendapatkan pinjaman. Sehingga masyarakat tidak lagi terjerat rentenir," tegasnya.
Program ini dikampanyekan pada Selasa malam, 22 Juli 2025, di Lembur Pakuan, kediaman Gubernur Jabar.
Kegiatan tersebut merupakan kolaborasi antara Kementerian PKP, Pemprov Jabar, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), BP Tapera, Permodalan Nasional Madani (PNM), dan Bank BJB.
Direktur Operasional PT PNM, Sunar Basuki, menjelaskan bahwa program Pembiayaan Home ditujukan bagi nasabah PNM Mekaar.
Program ini memungkinkan renovasi rumah yang juga dapat difungsikan sebagai tempat usaha.
PNM sendiri merupakan BUMN yang berfokus pada pemberdayaan ibu-ibu prasejahtera dan pelaku usaha mikro, melalui pinjaman modal, pelatihan, pendampingan, serta bantuan perizinan.
- Penulis :
- Aditya Yohan
