Pantau - Pemerintah akan melanjutkan program paket stimulus ekonomi pada semester II tahun 2025 guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Jumat (25/7), di kantornya di Jakarta.
Program Diskon Transportasi untuk Libur Nataru
Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah akan kembali menggulirkan sejumlah kebijakan yang serupa dengan stimulus sebelumnya, terutama menjelang momentum Libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025.
"Pesawat, tol, paling banyak kereta api," ungkapnya.
Diskon tiket pesawat, kapal laut, kereta api, dan tarif tol akan diberlakukan selama dua bulan, yakni Desember 2025 hingga Januari 2026.
Program ini ditujukan untuk mendorong konsumsi masyarakat dan meningkatkan mobilitas selama periode liburan akhir tahun.
Namun, ia menegaskan bahwa tidak akan ada insentif berupa diskon tarif listrik maupun Bantuan Subsidi Upah (BSU) dalam paket lanjutan tersebut.
Rincian lengkap dari paket stimulus ini akan diumumkan secara resmi pada bulan September 2025.
PPN DTP Properti Tetap 100 Persen
Selain subsidi sektor transportasi, pemerintah juga akan mempertahankan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk sektor properti di semester II 2025.
"Kemudian juga terkait dengan fasilitas PPNDTP untuk properti yang seharusnya semester dua itu 50 persen, tadi disepakati untuk tetap 100 persen. Jadi nanti teknis-teknis itu yang kita bahas detail," ia mengungkapkan.
Kebijakan ini sebelumnya direncanakan akan dikurangi menjadi 50 persen, namun pemerintah memutuskan untuk mempertahankannya guna menjaga momentum pemulihan sektor properti.
Evaluasi Stimulus Sebelumnya
Pada kuartal II tahun 2025, pemerintah telah menyalurkan lima paket stimulus ekonomi dengan total anggaran sebesar Rp24,44 triliun.
Stimulus tersebut bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat selama masa libur sekolah dan terdiri dari beberapa program seperti subsidi transportasi, diskon tarif tol, bantuan sosial, subsidi upah, dan insentif sektor ketenagakerjaan.
Beberapa insentif yang telah direalisasikan meliputi diskon 30 persen untuk tiket kereta api, potongan PPN sebesar 6 persen untuk tiket pesawat, diskon 50 persen angkutan laut, serta potongan tarif tol sebesar 20 persen.
Di sektor sosial, pemerintah menyalurkan bantuan senilai Rp11,93 triliun dalam bentuk tambahan manfaat Kartu Sembako dan distribusi beras sebanyak 10 kilogram untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Sementara itu, pada sektor ketenagakerjaan, Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp300 ribu diberikan kepada sekitar 17,3 juta pekerja berpenghasilan di bawah Rp5 juta per bulan, termasuk guru.
- Penulis :
- Shila Glorya
