Pantau - Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Perkasa Roeslani, menegaskan bahwa skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau public private partnership (PPP) merupakan syarat mutlak dalam upaya meningkatkan investasi dan mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Skema KPBU Jadi Solusi Kebutuhan Investasi Rp1.900 Triliun
Rosan menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus berkembang menuntut keterlibatan sektor swasta dalam pendanaan dan pelaksanaan proyek-proyek besar.
“Kalau kita lihat, ekonomi Indonesia ini kue (investasinya) terus berkembang, terus tumbuh, dan tidak mungkin ini dikerjakan oleh pemerintah dan Danantara sendiri,” ungkapnya.
Menurut Rosan, kebutuhan investasi nasional tahun 2025 mencapai Rp1.905,6 triliun.
Untuk itu, KPBU menjadi skema yang tidak bisa dihindari agar pembangunan berjalan optimal dan berkelanjutan.
KPBU adalah bentuk kerja sama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur atau layanan publik, berdasarkan spesifikasi dari pemerintah dan pembiayaan sebagian atau seluruhnya berasal dari sektor swasta dengan mekanisme pembagian risiko.
Infrastruktur Digital dan Energi Terbarukan Jadi Daya Tarik Investor
Proyek infrastruktur di Indonesia saat ini mencakup dua kategori utama, yakni infrastruktur fisik seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, dan bendungan, serta infrastruktur digital seperti menara BTS dan data center.
Rosan menyebut bahwa minat investor asing terhadap sektor digital sangat tinggi dalam beberapa bulan terakhir.
“Kalau digital infrastructure boleh saya sampaikan, minat para investor juga sangat-sangat tinggi di Indonesia. Saya melihat sekarang minatnya dalam berapa bulan terakhir ini saya bicara dengan all the big players dari digital infrastructure itu juga ingin masuk ke Indonesia. Tapi, kembali lagi mereka juga ingin ditopang oleh energi baru terbarukan (EBT) atau renewable energy. Jadi, semuanya interconnected,” jelas Rosan.
KPBU Dorong Ekosistem Inklusif dan Kualitas Pembangunan
Pemerintah terus membangun ekosistem pembiayaan infrastruktur yang inklusif, kondusif, transparan, dan akuntabel guna menarik minat investasi dari dalam maupun luar negeri.
Selain aspek pendanaan, KPBU juga menjadi strategi untuk mendorong inovasi, sekaligus memperkuat soft-skill dan hard-skill tenaga kerja nasional.
Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah dan dunia usaha, pembangunan infrastruktur nasional diharapkan semakin berkualitas dan mampu meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global.
- Penulis :
- Aditya Yohan
