
Pantau - Badan Pusat Statistik (BPS) akan melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 dengan tujuan utama memotret aktivitas ekonomi non-pertanian secara menyeluruh, termasuk sektor konstruksi.
Sensus Ekonomi Akan Digelar Tahun 2026
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan hal tersebut dalam acara di Jakarta pada Selasa, 19 Agustus 2025.
"Pada tahun 2026 BPS akan melaksanakan hajat besar yaitu Sensus Ekonomi 2026, dan salah satu tujuannya adalah memotret aktivitas ekonomi non-pertanian secara menyeluruh termasuk sektor konstruksi," ungkap Amalia.
Ia menegaskan bahwa sensus berbeda dengan survei karena tidak menggunakan sampel, melainkan wajib mencatat seluruh pelaku usaha.
"Ini sensus bukan survei artinya ini tidak sampel dan harus terdata tanpa terkecuali, oleh sebab itu kami mohon sinergi dan koordinasi dengan semua pihak sehingga nanti kami bisa mendata seluruh pelaku usaha di sektor konstruksi dengan baik dan tentunya ini akan bermanfaat bagi Kementerian PU hasil dari sensus ekonomi ini," ujarnya.
Amalia menambahkan, hasil sensus akan sangat bermanfaat jika pendataan dilakukan secara akurat.
"Ini nanti kalau kita bisa lakukan dan terdata dengan baik akan menjadi feedback yang luar biasa dan menjadi basis kebijakan yang luar biasa," tegasnya.
Cakupan dan Manfaat Sensus Ekonomi
Sensus Ekonomi merupakan amanat Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997 dan dilaksanakan setiap 10 tahun sekali.
Direktur Statistik Distribusi BPS RI, Sarpono, menyampaikan bahwa sensus terakhir dilakukan pada tahun 2016, sehingga diperlukan pembaruan data untuk menangkap dinamika ekonomi yang terjadi dalam satu dekade terakhir.
Menurut BPS, pendataan akan mencakup seluruh skala usaha mulai dari mikro, kecil, menengah, hingga besar, kecuali usaha di sektor pertanian.
Sensus Ekonomi 2026 juga akan merekam identitas usaha, nama pengusaha, alamat usaha, jumlah tenaga kerja, nilai penjualan, serta modal yang dimiliki.
BPS menjamin kerahasiaan data usaha yang terkumpul, termasuk identitas pemilik dan nilai penjualan.
Hasil sensus diharapkan dapat memberikan gambaran terkini kondisi perekonomian Indonesia serta menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan.
- Penulis :
- Arian Mesa