billboard mobile
Pantau Flash
HOME  ⁄  Ekonomi

Program Satu Data untuk Semua Jadi Fondasi Pembangunan Berkeadilan dan Digital Menuju Indonesia Emas 2045

Oleh Aditya Yohan
SHARE   :

Program Satu Data untuk Semua Jadi Fondasi Pembangunan Berkeadilan dan Digital Menuju Indonesia Emas 2045
Foto: (Sumber: Acara Summit Data Kependudukan Semester I 2025 belum lama ini menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah pemerintah pusat, daerah, dan pihak swasta dalam membangun ekosistem data tunggal nasional. (ANTARA/HO-Kemendagri))

Pantau - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri resmi meluncurkan program Satu Data untuk Semua yang dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), sebagai upaya strategis membangun tata kelola data nasional yang akurat, terintegrasi, dan aman.

Program ini mendukung pelaksanaan Asta Cita pemerintahan Prabowo–Gibran, terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan, penurunan angka stunting, dan pengendalian inflasi.

Regulasi, Teknologi, dan Keamanan Jadi Pilar Utama

Direktur Jenderal Dukcapil, Teguh Setyabudi, menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan data bergantung pada regulasi yang jelas dan tata kelola yang terstandar.

"Regulasi menjadi kunci agar semua pihak, baik kementerian, lembaga, pemerintah daerah, maupun swasta, memiliki pedoman yang sama dalam memanfaatkan data kependudukan," ujarnya.

Dukcapil sedang mengembangkan sistem terpusat berbasis teknologi mutakhir melalui:

  • Penguatan infrastruktur server
  • Pembangunan pusat data baru

Keamanan data juga menjadi perhatian utama di tengah maraknya kebocoran informasi digital.

"Semua lembaga pengguna data wajib mengikuti standar keamanan ISO 27001 sebagai upaya memastikan perlindungan maksimal terhadap data penduduk," tegasnya.

Akses Terbuka, Tarif Adil, dan Layanan Inklusif

Pemanfaatan data dilakukan melalui:

  • Perjanjian kerja sama resmi
  • Skema tarif berdasarkan fungsi lembaga
  • Akses gratis untuk instansi pemerintah dan organisasi sosial
  • Tarif resmi untuk lembaga swasta, yang disetorkan sebagai PNBP

Kebijakan ini bertujuan menjaga keseimbangan antara kemudahan akses dan keberlanjutan sistem pengelolaan data.

Masyarakat juga diimbau untuk bijak menjaga dokumen pribadi dan tidak sembarangan membagikan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

"Perlindungan data pribadi menjadi kesadaran bersama karena kerentanan kebocoran informasi dapat merugikan individu maupun masyarakat secara luas," tambah Teguh.

SDM Jadi Penggerak Utama Transformasi Data

Dukcapil memastikan bahwa:

  • Semua layanan kependudukan tetap gratis
  • Bersifat inklusif dan berkeadilan
  • Berpegang pada prinsip cepat, akurat, dan transparan

Namun, teknologi tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten.

Dukcapil mendorong peningkatan kapasitas SDM melalui:

  • Pelatihan berkelanjutan
  • Sertifikasi kompetensi bagi tenaga IT dan teknis di lapangan

Satu Data, Satu Tujuan: Efektivitas Kebijakan dan Pembangunan

Program Satu Data untuk Semua ditujukan untuk:

  • Mendukung pembangunan berkelanjutan
  • Menanggulangi kemiskinan ekstrem
  • Mempercepat penurunan stunting
  • Mengendalikan inflasi

Data yang terintegrasi mempermudah:

  • Pemantauan program
  • Analisis kebijakan
  • Penyaluran bantuan secara tepat sasaran

Dukcapil juga merancang pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) untuk:

  • Verifikasi dan validasi data lebih cepat, akurat, dan andal
  • Inovasi ini menjadi landasan sistem data nasional yang modern, responsif, dan adaptif.

Sinergi Pusat–Daerah Jadi Kunci Menuju Indonesia Emas

Summit Data Kependudukan Semester I 2025 menjadi momentum penting menyatukan langkah antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta dalam membangun ekosistem data tunggal.

"Kolaborasi lintas sektor menjadi syarat mutlak untuk mewujudkan cita-cita besar Indonesia Emas 2045," ujar Teguh.

Deputi Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, menambahkan bahwa data Dukcapil adalah fondasi integrasi nasional.

"Identitas tunggal melalui NIK menjadi kunci konektivitas antar-data dari berbagai kementerian dan lembaga," ujarnya.

Inpres No. 4 Tahun 2025: Menuju Integrasi Nasional

BPS mendapat mandat dari Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi.

Integrasi data dilakukan dengan menggabungkan:

  • Survei
  • Registrasi sosial ekonomi
  • Administrasi kementerian

Tujuannya adalah menyediakan satu basis data nasional untuk seluruh pemangku kebijakan.

Ateng menyebut bahwa pemadanan data hayati seperti kelahiran dan kematian telah memenuhi standar internasional, menandakan kemajuan signifikan Indonesia dalam pengelolaan data strategis.

Namun ia mengingatkan, keberhasilan program Satu Data membutuhkan:

  • Proses sistemik
  • Evaluasi berkelanjutan
  • Audit rutin
  • Serta komitmen dan konsistensi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Satu Data, Manfaat Nyata untuk Masyarakat

Dengan data yang solid, pemerintah dapat:

  • Memetakan masalah
  • Merancang solusi
  • Mengeksekusi program pembangunan secara efektif

Program Satu Data untuk Semua bukan sekadar proyek teknis, tetapi agenda strategis untuk:

  • Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien, inklusif, dan transparan
  • Menurunkan angka kemiskinan
  • Meningkatkan kualitas hidup
  • Mendorong transformasi digital nasional

Dengan:

  • Teknologi mutakhir
  • Keamanan informasi
  • SDM profesional
  • Sinergi lintas sektor

Program ini berpotensi menjadi pilar utama tata kelola negara dan kesejahteraan rakyat.

"Saat data menjadi satu, arah pembangunan nasional akan semakin jelas dan terukur, memberi peluang bagi setiap warga negara untuk berkontribusi dan menikmati hasil pembangunan secara adil dan setara," tutup Teguh.

Penulis :
Aditya Yohan