Pantau - Di tengah tekanan ekonomi yang belum membaik, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa langsung mengambil langkah agresif dengan membuka kran likuiditas melalui penempatan dana pemerintah ke perbankan nasional.
Menggantikan Sri Mulyani Indrawati, Purbaya memulai masa jabatannya dengan pendekatan fiskal yang tidak konvensional, menargetkan pemulihan ekonomi riil melalui penguatan intermediasi perbankan.
"Di hari kedua saya langsung bertindak seperti koboi," ungkap Purbaya, merujuk pada keputusan cepatnya untuk mengalihkan dana kas pemerintah dari Bank Indonesia (BI) ke bank-bank Himbara.
Rp200 Triliun Digelontorkan ke Himbara, Tapi Likuiditas Saja Tidak Cukup
Purbaya mengusulkan pemindahan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun dari total Rp425 triliun yang sebelumnya mengendap di BI ke lima bank Himbara.
Tujuannya adalah menurunkan biaya dana, mendorong penyaluran kredit ke sektor riil, dan mengaktifkan kembali fungsi perbankan sebagai agen pertumbuhan ekonomi.
Namun, ia mengakui bahwa likuiditas saja tidak cukup jika tidak diiringi dengan peningkatan permintaan agregat.
"Kalau tidak ada permintaan, rumah tangga dan pelaku usaha tetap enggan berutang, dan bank pun akan bermain aman," ujarnya.
Perlu Pengungkit Permintaan: Program Prioritas dan Stimulus Langsung
Untuk melengkapi kebijakan likuiditas ini, Purbaya menekankan pentingnya dorongan dari sisi permintaan.
Beberapa program yang diandalkan untuk menciptakan efek pengganda ekonomi antara lain:
- Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
- Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih
- Pembangunan 3 juta rumah
Program-program tersebut diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja dan menumbuhkan daya beli masyarakat, terutama di lapisan bawah.
Selain itu, Purbaya mendorong diversifikasi ekspor untuk mengurangi tekanan eksternal terhadap pelaku usaha dalam negeri.
Koordinasi Fiskal-Moneter Jadi Kunci, Sterilisasi BI Perlu Dihitung Matang
Pendekatan ekspansif Purbaya ini memantik perhatian pasar karena berbeda dari pendekatan fiskal konservatif sebelumnya.
Namun, keberhasilannya akan sangat ditentukan oleh koordinasi yang erat antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.
Bank sentral tetap fokus menjaga inflasi, nilai tukar, dan suku bunga pasar uang.
Perlu ada kesepahaman tentang kapan BI harus melakukan sterilisasi likuiditas jika kelebihan uang beredar terjadi.
Literasi kebijakan menunjukkan pentingnya sinkronisasi dalam pelonggaran atau pengetatan agar tidak menimbulkan sinyal yang membingungkan pasar.
OJK, DPR, dan Pengawasan Kredit ke Sektor Riil
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyambut baik langkah ini, namun meminta bank tetap menerapkan mitigasi risiko kredit secara ketat.
Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun, mengingatkan agar kebijakan ini dilakukan dengan pengawasan menyeluruh dan menjangkau tidak hanya bank Himbara, tapi juga bank swasta sehat yang menyalurkan kredit ke sektor padat karya.
Regulator juga menekankan pentingnya mencegah dana menjadi undisbursed loan—yakni dana mengendap yang tak tersalurkan ke sektor produktif.
Belajar dari Pandemi: Likuiditas Harus Tepat Sasaran
Pengalaman selama pandemi menunjukkan bahwa penyuntikan likuiditas besar tanpa stimulus sektor riil menyebabkan dampak yang minim.
Kali ini, penempatan dana harus diikat dengan target pertumbuhan kredit sektoral yang terukur, khususnya pada:
- UMKM
- Manufaktur padat karya
- Pertanian
- Perumahan
Dana juga tidak boleh diparkir dalam Surat Berharga Negara (SBN) seperti yang terjadi sebelumnya.
Uji Ketahanan dan Ukuran Keberhasilan
Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) diminta untuk melakukan stress test guna mengantisipasi risiko seperti:
- Kegagalan penyerapan dana oleh sektor tertentu
- Naiknya rasio kredit macet (NPL)
- Bank enggan menyalurkan kredit saat terjadi gejolak
Keberhasilan pendekatan ini tidak cukup dilihat dari jumlah dana yang digelontorkan, tetapi harus nyata dalam bentuk:
- Kapasitas produksi baru
- Kenaikan pendapatan rumah tangga
- Pertumbuhan transaksi perdagangan
- Penciptaan lapangan kerja di sektor riil
Purbaya berharap dampaknya bisa terasa langsung di pasar tradisional, warung kelontong, pabrik, dan lowongan kerja, bukan hanya di laporan statistik makro.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
