Pantau - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memimpin rapat koordinasi lintas sektor di Bengkulu pada Selasa, 16 September 2025, guna mengevaluasi pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2025 terkait normalisasi Pelabuhan Pulau Baai dan pembangunan Pulau Enggano.
"Semoga bisa juga disampaikan kepada masyarakat luas, utamanya masyarakat Bengkulu bahwa atas situasi yang terjadi beberapa bulan terakhir ini ada progres, ada kabar baik yang tentunya harus dilaporkan," ungkap AHY.
Rapat ini dihadiri oleh kementerian/lembaga terkait, Pemerintah Provinsi Bengkulu, forkopimda, serta Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.
Kolaborasi Lintas Sektor Ditekankan untuk Tangani Hambatan Pembangunan
Menko AHY menyatakan bahwa hingga saat ini belum semua persoalan tuntas, sehingga diperlukan rapat koordinasi untuk menyatukan langkah dalam menyelesaikan program strategis tersebut.
"Tentu belum semuanya tuntas (hingga sekarang), itulah mengapa kita selenggarakan rapat koordinasi hari ini. Saya mulai bahwa ini yang kita kawal, Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2025," tegasnya.
Ia menekankan pentingnya seluruh pihak untuk fokus dan berkolaborasi dalam mengatasi tantangan pembangunan, khususnya di Pulau Enggano.
"Fokus kita tentu pada tugas yang pertama, agar kita sama-sama mengambil langkah-langkah komprehensif yang terkoordinasi dan terintegrasi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing," ujarnya.
AHY juga menilai bahwa forum koordinasi ini penting untuk menampung aspirasi dan kendala yang dihadapi di lapangan, sehingga upaya normalisasi Pelabuhan Pulau Baai dan pembangunan Pulau Enggano bisa berjalan lebih efektif.
"Mendengarkan berbagai masukan dari semua stakeholders yang dihadirkan pada hari ini, agar yang masih tersumbat bisa lebih lancar dan kalau sudah bagus tinggal kita kawal sampai dengan tuntas. Dan terakhir tentunya ada sejumlah poin arahan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini sebagai referensi untuk di-follow up, untuk ditindaklanjuti oleh para KL dan juga pemerintah di tingkat provinsi maupun kabupaten," jelasnya.
- Penulis :
- Aditya Yohan
