Pantau - Komisi VII DPR RI melakukan kegiatan pengawasan ke Pusat Layanan Usaha Terpadu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PLUT UMKM) Kabupaten Bandung, Jawa Barat, sebagai bagian dari upaya penguatan peran lembaga ini dalam pembinaan pelaku usaha kecil.
Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menyampaikan pentingnya multiplikasi model PLUT ke seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.
PLUT Dinilai Efektif Bantu UMKM Tumbuh
Dalam kunjungannya, Saleh menilai PLUT Kabupaten Bandung berhasil menunjukkan kinerja positif sebagai pusat layanan pembinaan usaha kecil.
"PLUT ini sangat positif dan perlu dimultiplikasi di daerah-daerah lain. Dari 107 PLUT yang sudah berdiri secara nasional, baru sekitar 40 persen yang berjalan reguler. Karena itu, kita mendorong agar setiap dari 517 kabupaten/kota di Indonesia bisa memiliki lembaga seperti ini," ungkapnya.
PLUT Kabupaten Bandung telah menyalurkan sekitar Rp70 miliar modal usaha tanpa bunga kepada masyarakat, dengan subsidi bunga ditanggung oleh pemerintah daerah.
"Dana ini terus berputar di masyarakat. Setelah dikembalikan, modal itu bisa dipinjam kembali bahkan dengan jumlah lebih besar. Dengan sistem ini, pelaku UMKM bisa lebih mudah berkembang tanpa terbebani bunga pinjaman. Ini sangat produktif dan bermanfaat," jelas Saleh.
Selain permodalan, PLUT juga menyediakan pelatihan dan pendampingan bagi pelaku usaha.
Jenis pelatihan yang diberikan mencakup pengelolaan keuangan, peningkatan keterampilan, hingga pengembangan kepemimpinan usaha.
"Selama ini mereka kesulitan mengakses modal dan pelatihan. Dengan adanya PLUT, mereka bisa datang langsung untuk belajar, mendapatkan support, bahkan ikut pelatihan manajemen usaha. Ini sarana yang sangat produktif untuk masyarakat kecil," tambahnya.
Dorong Sinergi PLUT dengan KUR dan Industri Besar
Komisi VII juga mendorong agar PLUT menjalin sinergi dengan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan industri besar melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR).
"Kalau ada jaminan dari lembaga seperti PLUT, bank tidak akan ragu memberikan KUR. Selain itu, industri besar juga bisa menyalurkan CSR mereka untuk modal usaha masyarakat. Dampaknya luas, baik untuk penciptaan lapangan kerja maupun pertumbuhan ekonomi nasional," jelas Saleh.
Saleh juga menyoroti pentingnya standarisasi produk UMKM agar dapat bersaing di pasar global.
PLUT Kabupaten Bandung disebut telah bekerja sama dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN) guna memastikan produk UMKM memenuhi standar kualitas ekspor.
"Produk UMKM di sini tidak hanya dipasarkan di daerah, tetapi juga bisa menembus pasar nasional bahkan internasional. Karena itu, standarisasi sangat penting. Hal ini menunjukkan bahwa PLUT punya peran strategis untuk mengangkat kualitas UMKM kita," tegasnya.
DPR RI Komit Dukung Penguatan PLUT Nasional
Menutup kunjungannya, Saleh menegaskan bahwa DPR RI akan terus memberikan dukungan dan pengawasan terhadap keberadaan dan kinerja PLUT di seluruh Indonesia.
"Yang paling utama adalah bagaimana PLUT menjadi pusat pengembangan bisnis masyarakat kecil. Jika dikelola profesional, lembaga ini bisa menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi nasional," tutupnya.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
