Pantau Flash
HOME  ⁄  Ekonomi

Kemendagri Gandeng OJK Dorong Perekonomian Daerah

Oleh Khalied Malvino
SHARE   :

Kemendagri Gandeng OJK Dorong Perekonomian Daerah
Foto: Plh Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan, saat menjadi pembicara dalam acara Pembekalan Calon Kepala Kantor OJK (PCKO) Angkatan 2 Tahun 2025 di Hotel Fairmont, Jakarta, Kamis (18/9/2025). (Dok. Istimewa)

Pantau - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bareng Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) kompak mendorong penguatan perekonomian daerah. 

Langkah ini disampaikan Plh Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan, dalam acara Pembekalan Calon Kepala Kantor OJK (PCKO) Angkatan 2 Tahun 2025 di Hotel Fairmont, Jakarta, Kamis (18/9/2025).

Maurits menegaskan, Kemendagri punya peran strategis dalam pembinaan dan pengawasan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Selain itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 391 Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah, yang dikelola dalam suatu sistem informasi Pemerintahan Daerah. Pasal 395 Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan mengelola informasi Pemerintahan Daerah lainnya,” kata Maurits, Jumat (19/9/2025).

Fokus Ekraf dan Inklusi

Maurits menyebut Kemendagri juga dorong pengembangan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan nasional. Upaya ini sejalan dengan program prioritas Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

“Kemendagri sangat mendukung terciptanya pencapaian program pemerintah mengenai Strategi Nasional Keuangan Inklusif dan TPAKD. Langkah yang dilakukan dengan melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintahan daerah secara umum dan khususnya di bidang pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.

Maurits menambahkan, pemda diminta maksimalkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Ia juga dorong pemda buat belanja produk dalam negeri dan gunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). Menurutnya, strategi ini bisa jadi penggerak perekonomian lokal.

“Strategi yang dapat dilakukan dengan segera adalah melakukan percepatan dan efektivitas program, kolaborasi dan sinergi program pemerintah melalui TPAKD dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait termasuk berbagai tim yang ada di daerah seperti Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) menjadi strategis,” jelas Maurits.

Penulis :
Khalied Malvino