Pantau - Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau ID FOOD, Ghimoyo, mengungkapkan stok gula nasional yang belum terserap pasar hingga akhir masa giling tahun ini mencapai 427.852 ton.
Stok Gula Melimpah dan Beban Keuangan
Ghimoyo merinci stok gula tersebut terdiri atas stok BUMN sebanyak 303.980 ton, stok pedagang 75.251 ton, dan stok petani 48.628 ton.
Ia menambahkan, jumlah stok itu masih berpotensi bergerak hingga November–Desember seiring berakhirnya masa giling tebu.
Melimpahnya stok gula menimbulkan beban keuangan karena ID FOOD harus menyerap gula petani menggunakan pendanaan berbunga dari Danantara sebesar 7 persen dan perbankan 8,75 persen.
Danantara sebelumnya menyalurkan dana Rp1,5 triliun kepada ID FOOD pada akhir Agustus 2025 sebagai tindak lanjut penguatan Cadangan Gula Pemerintah.
Selama gula tersimpan, ID FOOD wajib membayar bunga pinjaman sekitar 0,8 persen per bulan.
"Khusus untuk ID FOOD yang menyerap gula petani dengan harga sama menggunakan pendanaan Danantara, tapi ada bunganya," ungkap Ghimoyo.
Selain terbebani bunga, gula ID FOOD kalah bersaing di pasar karena pedagang lebih memilih membeli langsung dari petani dengan harga sama dan tempo pembayaran 30–45 hari.
Akibatnya, stok gula ID FOOD cenderung terserap belakangan.
"Jadi kita jualnya ke pedagang, petani juga jualnya ke pedagang. Jadi kita akan dibeli pada saat yang terakhir. Setiap bulan ada hampir 0,8 persen tambahan bunga," ujarnya.
Usulan Dukungan Pemerintah
Untuk meringankan tekanan, ID FOOD meminta dukungan pemerintah melalui Komisi VI DPR RI agar penugasan stabilisasi harga disertai surat penugasan dan subsidi bunga.
"Selain itu untuk menjamin ketersediaan gula dalam negeri, untuk ke depan diusulkan ada cadangan gula nasional dibeli oleh pemerintah melalui BUMN Pangan. Jadi kurang lebih sama dengan Bulog," kata Ghimoyo.
ID FOOD juga mengusulkan agar neraca komoditas gula, baik konsumsi maupun industri, dikelola oleh satu badan terpusat guna menghindari tarik-menarik kebijakan antarkementerian.
" Kami usulkan agar neraca komoditas gula, baik gula konsumsi maupun gula industri, dikelola oleh satu badan atau lembaga yang terpusat untuk memastikan koordinasi antara kementerian/lembaga menjadi lebih efisien dan terintegrasi. Tidak ada tarik-tarikan, jadi satu badan," tegasnya.
- Penulis :
- Leon Weldrick
