Pantau - Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi), Akbar Himawan Buchari, menyatakan bahwa impor Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh Pertamina adalah aktivitas bisnis murni yang dilakukan melalui mekanisme business to business (B2B), bukan bentuk praktik monopoli.
Pernyataan ini disampaikan untuk merespons isu seputar keterlibatan Pertamina dalam suplai BBM ke SPBU swasta selama terjadi kekurangan pasokan.
Kerja Sama Suplai BBM Bersifat Sukarela dan Terbuka
Akbar menjelaskan bahwa dalam praktik bisnis umum, kerja sama lintas perusahaan — bahkan antar pesaing — adalah hal yang lazim.
“Saya bukan pengusaha migas. Namun, bicara bisnis, dasarnya tidak jauh berbeda. Ketika suatu perusahaan tidak punya barang, dia akan berusaha cari meski dari perusahaan lainnya. Intinya barang itu harus ada biar bisa dijual,” ujarnya.
Pertamina, menurutnya, justru membantu keberlangsungan bisnis SPBU swasta dengan memastikan pasokan BBM tetap tersedia hingga akhir tahun 2025.
Akbar juga mengutip pernyataan Juru Bicara Kementerian ESDM bahwa empat dari lima badan usaha swasta yang mengelola SPBU telah sepakat membeli BBM murni dari Pertamina.
Mekanisme kerja sama dijalankan dengan prinsip-prinsip B2B yang meliputi:
- Spesifikasi base fuel disesuaikan dengan kebutuhan badan usaha swasta
- Kualitas dan standar internasional dijaga
- Proses pengadaan transparan melalui joint surveyor
- Penetapan harga dilakukan secara terbuka
ESDM Tidak Intervensi, Tapi Fasilitasi Kolaborasi
Akbar menyebut bahwa Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tidak mengintervensi pengadaan tambahan BBM oleh badan usaha, melainkan hanya menjembatani kebutuhan pasar dengan kesiapan Pertamina sebagai penyedia.
Ia menilai langkah Kementerian ESDM sudah “sangat fair”, terutama karena telah meminta Pertamina dan badan usaha swasta menyerahkan rencana kuota impor BBM tahun 2026 sesuai Perpres Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas.
Kargo kedua BBM impor dari Pertamina dijadwalkan tiba di pelabuhan pada Kamis, 2 Oktober 2025, setelah kargo pertama sebelumnya sudah sampai dan siap diserap oleh SPBU swasta.
Pertamina Tegaskan Tidak Ambil Untung dari Kekurangan Pasokan
Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, mengungkapkan bahwa sejak Agustus dan September 2025 telah dilakukan serangkaian pertemuan antara pemerintah, Pertamina, dan BU swasta untuk menyusun langkah kolaboratif mengatasi kekurangan BBM hingga akhir tahun.
Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, juga memastikan bahwa perusahaan tidak memanfaatkan situasi ini untuk mencari keuntungan.
“Pertamina hanya menjalankan tugas membantu pasokan untuk SPBU swasta,” tegas Simon.
Ia berharap harga BBM di SPBU swasta tetap stabil bagi konsumen, meskipun pasokan berasal dari impor melalui Pertamina.
- Penulis :
- Aditya Yohan
