Pantau - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menegaskan bahwa Refinery Development Master Plan Balikpapan tidak boleh dipandang semata sebagai aset komersial PT Pertamina, melainkan harus ditempatkan sebagai infrastruktur strategis negara penopang ketahanan energi nasional.
Pengawasan DPR terhadap Proyek Strategis Energi
Penegasan tersebut disampaikan Nurdin Halid saat memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi VI DPR RI ke kilang minyak Pertamina di Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Kamis 29 Januari 2026.
Kunjungan kerja itu merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap proyek strategis sektor energi nasional, khususnya pengembangan RDMP Balikpapan.
Nurdin Halid menilai kilang RDMP Balikpapan memiliki peran krusial dalam menjaga ketahanan energi nasional di tengah dinamika global.
“RDMP Balikpapan harus dirancang untuk kepentingan strategis jangka panjang negara, bukan hanya hitungan bisnis semata,” kata Nurdin Halid.
Ia menekankan desain operasional RDMP Balikpapan harus mencakup kapasitas cadangan yang memadai, skenario kedaruratan, serta mitigasi risiko geopolitik regional.
Dorong Kemandirian Energi Nasional
Nurdin Halid menegaskan optimalisasi kilang menjadi langkah penting untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak.
Keberhasilan RDMP Balikpapan dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan kemandirian energi nasional, yakni terpenuhinya kebutuhan energi dalam negeri dari kapasitas produksi nasional.
Komisi VI DPR RI menyatakan komitmennya mendorong kebijakan yang memperkuat peran Pertamina sebagai BUMN strategis di sektor energi.
Dukungan penuh diberikan dari sisi regulasi dan pengawasan agar proyek RDMP Balikpapan berjalan optimal dan tepat sasaran.
“Dalam rangka mewujudkan kemandirian energi nasional, kami dari Komisi VI akan terus mendukung Pertamina agar Indonesia tidak lagi bergantung pada impor BBM dan mampu memenuhi seluruh kebutuhan energi nasional secara mandiri,” ucap Nurdin Halid.
- Penulis :
- Aditya Yohan
