Pantau - Kementerian Kehutanan menekankan pentingnya hilirisasi produk hasil hutan oleh Kelompok Tani Hutan (KTH) untuk meningkatkan nilai tambah, memperkuat ekonomi masyarakat lokal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional berbasis sumber daya alam.
Hilirisasi Produk Jadi Kunci Peningkatan Nilai Tambah
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Kehutanan, Indra Explotasia, menyatakan bahwa banyak KTH masih menjual hasil hutan seperti rotan dalam bentuk mentah karena belum adanya proses hilirisasi.
"Banyak KTH pemula karena minimnya hilirisasi. Rotan dijual mentah, bukan barang jadi. Perlu ada hilirisasi untuk nilai tambah produk, dan hal ini dapat dilakukan dengan berbagai langkah kolaborasi", ungkapnya dalam keterangan pers di Jakarta.
Indra menambahkan bahwa terdapat kesenjangan signifikan antara jumlah KTH yang mencapai 27 ribu kelompok di seluruh Indonesia dan jumlah penyuluh kehutanan yang hanya sekitar 10 ribu orang.
Ia menekankan pentingnya mengonversi kegiatan penyuluhan di bidang konservasi menjadi upaya nyata yang dapat dihitung dalam bentuk nilai transaksi ekonomi.
"Ketika penyuluh mengajak masyarakat berhenti melakukan kegiatan ilegal dalam kawasan konservasi, harus ada alternatif usaha yang bisa menghasilkan pendapatan, sehingga dapat dinilai transaksi ekonominya", ujarnya.
Dukungan Anggaran dan Contoh Keberhasilan Daerah
Anggota Komisi IV DPR RI, Ellen Esther Pelealu, mengapresiasi sejumlah daerah yang berhasil memanfaatkan potensi hutan secara optimal melalui KTH.
Ia menyebut Provinsi Sulawesi Tengah sebagai contoh, di mana nilai transaksi ekonomi KTH telah mencapai Rp20,07 miliar, melebihi target sebesar Rp18,5 miliar atau sekitar 110 persen.
"Capaian Rp 20 miliar ini luar biasa dan harus menjadi motivasi untuk terus menggerakkan ekonomi masyarakat di bidang kehutanan", ujarnya.
Dalam mendukung kinerja tersebut, Ellen juga menyampaikan bahwa pemerintah merencanakan peningkatan anggaran APBN sektor kehutanan tahun 2025–2026 menjadi Rp6,39 triliun, naik sebesar 21,4 persen.
Untuk tahun 2026, anggaran Biaya Operasional Penyuluh (BOP) ditargetkan sebesar Rp15,7 miliar yang diperuntukkan bagi 3.102 Penyuluh Kehutanan PNS, termasuk 303 CPNS dan 349 PPPK.
Sementara itu, kebutuhan sarana dan prasarana penyuluh seperti seragam, buku kerja, serta unit percontohan diperkirakan mencapai Rp7,35 miliar.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
