Pantau - Pemerintah menargetkan belanja sebesar Rp1.292,7 triliun dalam tiga bulan terakhir tahun 2025 untuk mendorong penyerapan anggaran dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Per 30 September 2025, realisasi belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp1.589,9 triliun atau setara dengan 59,7 persen dari total proyeksi belanja Rp2.663,4 triliun.
Komposisi dan Jenis Belanja Pemerintah
Belanja tersebut terdiri atas belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp800,9 triliun dan belanja non-K/L sebesar Rp789 triliun.
“Kami mendorong kementerian/lembaga (K/L) untuk mempercepat belanja dengan tetap memperhatikan seluruh tata kelola dan efisiensi dari kegiatan,” ungkapnya.
Secara rinci, realisasi belanja pegawai mencapai Rp237,2 triliun atau 77,8 persen dari proyeksi, yang mencakup gaji dan tunjangan sebesar Rp155,1 triliun serta tunjangan kinerja Rp82,1 triliun.
Belanja barang tercatat Rp277,9 triliun atau 58,2 persen dari proyeksi, sedangkan belanja modal baru mencapai Rp173,1 triliun atau 50,3 persen.
Adapun belanja bantuan sosial (bansos) telah terealisasi Rp112,7 triliun atau 75,5 persen dari proyeksi.
“Belanja modal perlu percepatan, memang biasanya dari tahun ke tahun selalu meningkatnya di triwulan keempat, khususnya November dan Desember. Kami sudah menyampaikan kepada seluruh K/L untuk percepatan belanja modal ini, termasuk untuk pembangunan infrastruktur,” ia mengungkapkan.
Realisasi Belanja Sektoral dan Program Prioritas
Hingga akhir September 2025, realisasi belanja sektoral menunjukkan capaian bervariasi.
Belanja sektor pendidikan mencapai Rp411,7 triliun atau 56,8 persen dari pagu Rp724,3 triliun.
Sektor kesehatan telah membelanjakan Rp132,4 triliun atau 60,6 persen dari pagu Rp218,5 triliun.
Ketahanan pangan mencatat realisasi Rp81,2 triliun atau 56,1 persen dari pagu Rp144,6 triliun, sedangkan sektor infrastruktur masih di angka Rp170,1 triliun atau 42,3 persen dari pagu Rp402,4 triliun.
Belanja untuk program prioritas pemerintah pusat terealisasi sebesar Rp480,4 triliun atau 51,6 persen dari pagu Rp930,7 triliun.
Program prioritas tersebut meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), Penerima Bantuan Iuran (BPI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Cek Kesehatan Gratis, Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda, stabilisasi harga dan produksi, serta pembangunan sarana dan prasarana publik.
Untuk mengoptimalkan pelaksanaan belanja, pemerintah akan mempercepat pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang/jasa, memonitor rencana penggunaan dana, serta mendorong pembiayaan termin kegiatan sesuai jadwal.
Selain itu, pemerintah juga akan menginventarisasi berbagai kendala pelaksanaan untuk dilakukan mitigasi agar target penyerapan belanja di akhir tahun dapat tercapai secara optimal.
- Penulis :
- Leon Weldrick
